HUKUM, SYARAT-SYARAT, DAN KRITERIA PEMIMPIN DALAM ISLAM

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai makluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntutnya untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam proses interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri.
Untuk dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal yang serupa itu dan agar kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, damai, dan teratur, maka perlu dipilih seorang pemimpin yang akan memandu rakyat menggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai mafsadat ( kerusakan ).
Mengangkat Pemimpin Negara yang akan mengelola negara, memimpin, dan mengurus segala permasalahan rakyatnya, menurut Ibn Abi Rabi’, adalah tidak mungkin suatu negara berdiri tanpa penguasa yang akan melindungi warga-warganya dari gangguan dan bahaya, baik yang timbul di antara mereka sendiri ataupun yang datang dari luar.
Kesadaran betapa perlunya kehadiran seorang pemimpin secara kontinu inilah, agaknya yang menyebabkan mengapa beberapa orang sahabat senior dari kalangan Anshar, utamanya Basyir Ibn Sa’ad dan Asid Ibn Khudair ditambah Umar dan Abu Bakar dari kalangan Muhajirin yang berkumpul di Tsaqifah Bani Sa’idah pada hari kedua setelah Nabi Wafat, lebih mendahulukan pengakatan Khalifah ( pengganti Nabi ketimbang mengurus upacara pemakaman beliau.

B. PEMBAHASAN

1. HUKUM MEMILIH PEMIMPIN DALAM ISLAM

Menurut pendapat yang populer, segala gejala perbuatan manusia, baik yang menyangkut urusan pribadi, urusan umum atau publik, masalah-masalah ibadah khusus, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, maupun untuk urusan-urusan keduniaan ( mua’amalah bayn al-nas ), termasuk masalah politik, dapat diukur dengan lima kategori hukum, yang lazim disebut al-ahkam al-khamsah, yakni:1. Wajib; 2. Sunnah; 3. Haram; 4. Makruh; 5. Mubah.
Dari kelima katagori hukum tersebut, mengangkat pemimpin itu berada pada tingkat yang mana? Wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah?
Kalangan ulama terjadi variasi pendapat sebagai berikut. Menurut ulama Sunni, Syiah, Murji’ah, mayoritas pengikut Mu’tazillah dan Khawarij, kecuali sekte Najdat, mengangkat kepala negara itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya.
Sedangkan menurut golongan Najdat, salah satu sekte Khawarij, utamanya Fathiyah Ibn Amir al-hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa karena meninggalkannya, dan tidak pula mendapat pahala bila melakukannya. Sebab tidak satu pun argumentasi naqliyah yang memerintahkan atau melarangnya.
Menurut kaum Sunni, mengangkat kepala negara itu merupakan kewajiban berdasarkan syari’at atau agama. Untuk melegetimasi pandangan tersebut, kaum Sunni mengemukakan tiga argumentasi sebagai berikut :

Pertama, Allah swt berfirman dalam surah An-Nisaa’ ayat 59, yaitu:
          
           
        
“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Kedua, Rasulullah saw bersabda:
“ Tidak boleh tiga orang berada di suatu tempat di muka bumi ini, kecuali ( bila ) mereka memilih salah seorang di antaranya sebagai pemimpinnya.” ( H.R. Ahmad)

Ketiga, ijma’ sahabat dan tabi’in. dalil ketiga ini diduga disepakati pada saat Abu Bakar berpidato di masjid bertepatan dengan pelantikannya oleh seluruh umat Islam guna mempertegas pembaiatannya yang telah dilakukan oleh para sahabat senior di saqifah Bani Saidah.
Dari jawaban ini dianggap telah terjadi kosensus mengenai kewajiban mengangkat pemimpin negara. Pandangan senada ini antara lain didukung oleh Ibn Khaldun yang menyatakan, “ mengangkat pemimpin ( kepala negara ) itu merupakan kewajiban berdasarkan syari’at karena telah ada ijma’ sahabat dan tabi’in mengenai hal itu. ” hal ini dapat dijadikan dalil bahwa mengangkat pemimpin ( kepala negara ) itu wajib hukumnya.
Berdasarkan Surah An-Nisaa’ ayat 59, Hadist riwayat Imam Ahmad, dan ijma’ sahabat tersebut di atas, kaum Sunni sepakat bahwa mengangkat kepala negara itu wajib hukumnya. Kewajiban tersebut, menurut al-Rasyis, bukan kewajiban individual ( wajib aini ), tetapi kewajiban kolektif ( wajib Kifa’i/ fardu kifayah ). Karena itu, seluruh umat Islam berdosa bila tidak melakukannya, namun bila ada yang mewakilinya, umat Islam yang lain terlepas dari dosa akibat meninggalkannya. Pendapat senada dianut pula oleh al-Mawardi dan al-Ghazali.
Kaum Syi’ah pun mempunyai pandangan yang sama dengan kaum Sunni, yakni mengangkat kepala negara itu merupakan kewajiban berdasarkan syari’at. Hanya saja, dalam hal ini kaum Syiah memiliki pendapat yang sangat berbeda dengan kaum Sunni, yakni yang wajib mengangkatnya adalah Allah, bukan umat atau rakyat.
Argumentasinya, masalah pengangkatan Imam itu bukanlah masalah Ijtihadiah yang dapat diserahkan kepada kreatifitas akal manusia. Akan tetapi, ia merupakan rukun agama. Karena itu, hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang dapat menunjuk Imam, bukan rakyat. Imam adalah wakil Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh ada yang menunjuknya, kecuali Allah dan Rasul-Nya.
Sedangkan kaum Mu’tazillah, pada umumnya berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin itu merupakan kebutuhan manusia yang cenderung hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial tidak mungkin manusia hidup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan itu amat dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertikaian, konflik, penindasan, pertumpahan darah, atau pembunuhan. Bahkan, dapat pula menyulutkan dan mengobarkan api peperangan yang akan menelan banyak korban, baik materi ataupun yang lainnya yang akan merusak segala sendiri kehidupan.
Pada saat seperti itulah, naluri manusia mendambakan orang-orang tertentu yang akan menjadi ‘ juru selamat ’ dan melindungi mereka dari kemungkinan-kemungkinan serupa itu. Secara akli atau berdasarkan rasio sudah dapat dipastikan kemestian adanya seorang pemimpin. Karena itu, kendatipun wahyu tidak turun menyangkut eksistensi seorang pemimpin, maka berdasarkan rasio atau akalnya manusia sudah pasti dapat menentukan sikapnya sendiri bertalian dengan eksistensi seorang pemimpin.

2. SYARAT-SYARAT PEMIMPIN DALAM ISLAM
Ada beberapa syarat pemimpin dalam Islam , yaitu:
Pertama, harus beragama Islam. Syarat ini ditemukan dalam firman Allah dalam surah An-Nisaa’ ayat 59, disimpulkan dari kata minkum ( di antara kamu ), yang oleh para pendukung syarat ini selalu ditafsirkan menjadi minkum ayyuhalmuslimun, yang berarti dari kalanganmu sendiri, wahai orang-orang yang muslim.
Syarat harus beragama Islam ini sangat penting dipenuhi pemimpin negara Islam mengingat salah satu tugas utamanya adalah menerapkan syari’at Islam. Adalah suatu hal yang tidak logis bila tugas yang sangat penting ini diserahkan kepada komunitas non-muslim. Bila sampai jabatan pemimpin negara itu dipangku seorang non-muslim, menurut Muhammad Dhiya al-Din al-Rais, sudah pasti penegakan syari’at Islam akan sulit terealisasi dan kepentingan-kepentingan umat Islam pun akan sulit diperjuangkan.
Kedua, harus seorang laki-laki. Firman Allah dalam surah An-Nisaa’ ayat 34, yaitu;
    …
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita…”

Senada dengan ayat tersebut, Rasulullah bersabda;
“ Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpinnya. ” ( H.R. Bukhari )

Ketiga, harus sudah dewasa. Firman Allah dalam surah An-Nisaa’ ayat 5, yaitu;
        

“ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan…”

Ayat di atas memberikan alasan kepada wali yatim agar menyerahkan harta anak yatim yang berada di bawah kemampuannya untuk dikelolanya sendiri sebelum ia dewasa. Sebab sudah pasti anak yatim tersebut tidak akan mampu mengelola sendiri harta kekayaan itu. Bila menyangkut urusan dirinya sendiri saja seorang yang belum dewasa masih harus dibantu oleh walinya, maka wajar saja bila ia tidak boleh menjadi pemimpin negara yang akan mengurus kepentingan orang lain.
Umat Islam diberi kebebasan untuk menetapkan sendiri batas minimal usia yang paling tepat bagi calon pemimpin negaranya.

Keempat, harus adil. Firman Allah dalam surah Shad ayat 26, yaitu;
        •• 
       …
“Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah…”

Pemimpin negara yang adil adalah pemimpin yang memiliki integritas moral yang tinggi. Ciri-cirinya, menurut al-Jurjani, ia selalu menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan juga tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, selalu memiliki kebenaran, dan menghindari perbuatan-perbuatan hina.
Al-Mawardi juga mengatakan bahwa pemimpin yang adil adalah pemimpin yang selalu berkata benar, jujur, bersih dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi perbuatan dosa, tidak peragu, mampu mengontrol emosinya di waktu senang dan disaat marah, dan selalu menonjolkan sikap ksatria baik dalam soal agama maupun dunia.
Kelima, harus pandai menjaga amanah dan profesional, firman Allah dalam surah Yusuf ayat 55, yaitu;
         
“Berkata Yusuf: “Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

Sejalan dengan ayat diatas, Rasulullah bersabda:
“ Apabila suatu urusan dipercayakan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu kehancurannya. ” ( HR. Bukhari ).

Pemimpin negara yang pandai menjaga amanah adalah Pemimpin yang bertanggung jawab dan selalu berusaha dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menunaikan dengan baik semua tugas dan kewajiban yang diembankan kepadanya. Sedangkan Pemimpin yang profesional adalah Pemimpin yang betul-betul memiliki keahlian, kecakapan, dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.
Keenam, harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya dan berilmu atau memiliki wawasan yang luas. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah;
  •        
“Sesungguhnya Allah Telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.”

Rasulullah juga bersabda:
“ Dari Abu Dzar berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta saya memegang sebuah jabatan?; Abu Dzar berkata lagi, lalu Rasulullah menepuk punggung saya dengan tangannya seraya berkata; Wahai Abu Dzar,sesungguhnya kamu seorang yang lemah. Padahal, jabatan itu sesungguhnya adalah amanat ( yang berat untuk ditunaikan )” ( HR. Muslim ).

Syarat kekuatan atau kesehatan fisik itu, antara lain dapat mengakomodasikan pengertian bahwa seorang calon kepala negara harus lengkap anggota tubuhnya atau tidak cacat fisik, seperti tidak buntung tangannya atau kakinya, tidak buta, tuli, bisu, lumpuh, dan gangguan kesehatan lainnya yang bisa menjadi kendala baginya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai kepala negara.

Ketujuh, harus seorang warga negara Islam yang berdomisili dalam wilayah negara Islam. Firman Allah:
             
“dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang Telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat tersebut diatas, kepala negara Islam tidak cukup hanya beragama Islam, tetapi lebih dari itu ia haruslah seorang warga negara Islam.
Kaum muslim tidak bisa memiliki hak dan kewajiban yang sama, kecuali bila mereka sama-sama menjadi warga negara Islam. Karena itu, tidak ada persamaan hak antara kaum muslim yang menjadi warga negara Islam dengan yang menjadi warga negara non-Islam. Kaum muslim yang menjadi warga negara non-Islam, yang kebetulan mendapat kesulitan dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya punya hak untuk memperoleh perlindungan dari penguasa negara Islam sebatas tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Akan tetapi kaum muslim yang menjadi warga negara non-Islam, sekalipun tinggal di sebuah negara Islam sama sekali tidak bisa memperoleh hak-hak politik di negara Islam, terutama hak untuk menjadi kepala negara.
Kedelapan, harus cinta kebenaran. Pemimpin negara yang cinta kebenaran adalah pemimpin yang benar dalam segala urusannya dan selalu memerintahkan para pembantunya, keluarga, dan rakyatnya untuk selalu benar dalam perkataan, perbuatan, niat, dan cara berfikirnya.
Kesembilan, harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi dan program-programnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan.
Kesepuluh, harus cerdas dan memiliki ingatan yang baik, sehingga ia bukan hanya ingat, tetapi juga terikat dengan berbagai ajaran dan aturan yang pernah disosialisasikannya kepada publik.
Kesebelas, harus keturunan Quraisy, suku asal Nabi Muhammad SAW. Syarat ini tidak ditemukan adalam Qur’an, tapi hanya didapati dalam beberapa hadist. Salah satunya adalah Rasulullah bersabda;
“ para imam ( kepala negara ) itu ( harus ) dari keturunan ( suku ) Quraisy… ” ( HR. Ahmad ).

Sehubungan dengan ini, Ibn Khaldun menyatakan sebagai berikut;
“ syarat keturunan Quraisy ini adalah syarat yang bersifat tentatif ( yang dimajukan ) sesuai dnegan tuntutan kemaslahatan yang ada pada saat itu. ( syarat ini dikemukakan mengingat pada masa lalu hanya ) suku Quraisylah yang memiliki solidaritas kelompok ( yang paling ) kuat ( serta ) berwibawa di antara suku-suku Arab yang lainnya, sehingga ( merekalah ) yang paling dipercaya untuk memangku jabatan Khalifah. Akan tetapi ketika suku Quraisy sudah lemah, solidaritas kelompoknya pun sudah rapuh, dan tidak mampu lagi mengemban ( amanah ) kekhalifahan, serta dominasinya pun berhasil dipatahkan oleh suku-suku non-Quraisy, lantaran terbuai dengan kemewahan dan kesenangan yang berhasil mereka gapai, maka ( pada saat seperti itu ) sudah tidak ada maslahatnya lagi mempertahankan syarat ( keturunan ( Quraisy ).

3. KRITERIA PEMIMPIN DALAM ISLAM

a. Adil dengan syarat-syaratnya yang Universal.
b. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
Dan dengan ilmu pengetahuannya tersebut dapat mengetahui apakah produk-produk undang-undnag yang dilahirkan para mujtahid di zamannya sesuai atau tidak dengan syari’at dan peraturan-peraturan lainnya.
c. Sehat inderawi ( telinga, mata, dan mulut ) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
d. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalaginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
e. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
f. Berani dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh.
g. Nasab, yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma’ ulama.

OTONAMI DAERAH DAN PROFESIONALISME

Memasuki era global, kompetisi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Oleh karena itu agar kita mampu hidup di era tersebut bahkan mampu bersaing dengan baik, diperlukan modal yang kuat dan strategi yang memadai. Dalam hal ini sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi sesuatu yang penting keberadaannya. Meskipun demikian sumber daya alam yang melimpah bukan merupakan jaminan dalam memenangkan kompetisi global, akan tetapi sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pemegang kunci kemenangannya. Oleh karena itu sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor penting dan sekaligus penentu dalam mengantisipasi kehidupan global.
Tuntutan terhadap lulusan dan layanan lembaga pendidikan yang bermutu semakin mendesak karena semakin ketatnya persaingan dalam lapangan kerja. Salah satu implikasi globalisasi dalam pendidikan yaitu adanya deregulasi yang memungkinkan peluang lembaga pendidikan asing membuka sekolahnya di Indonesia. Oleh karena itu persaingan antar lembaga penyelenggara pendidikan dan pasar kerja akan semakin berat. Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, tiada jalan lain bagi lembaga pendidikan kecuali hanya mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik dan layanan lainnya, yang antara lain dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan.
Pengertian otonomi dalam pendidikan belum sepenuhnya mendapatkan kesepakatan pengertian dan implementasinya. Tetapi paling tidak, dapat dimengerti sebagai bentuk pendelegasian kewenangan seperti dalam penerimaan dan pengelolaan peserta didik dan staf pengajar/staf non akademik, pengembangan kurikulum dan materi ajar, serta penentuan standar akademik. Dalam penerapannya di sekolah, misalnya, paling tidak bahwa guru/pengajar semestinya diberikan hak-hak profesi yang mempunyai otoritas di kelas, dan tak sekedar sebagai bagian kepanjangan tangan birokrasi di atasnya.
Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar yang keberadaannya tidak bisa lepas dari peran lembaga pendidikan. Artinya kualitas sumber daya manusia yang baik tidak lepas dari peran serta pendidikan yang baik. Pendidikan dikatakan baik apabila dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasilnya mampu mengantisipasi terhadap tuntutan perubahan zaman dan bahkan mampu mempelopori terjadinya perubahan.
Beberapa faktor penting dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah adanya kepemimpinan yang baik, serta adanya partisipasi masyarakat yang tinggi di setiap sekolah. Peran kepala sekolah dalam lingkungan sekolah adalah sebagai pemimpin, pendidik, supervisor, inovator, dan motivator.

A. Kepala Sekolah dipilih secara Demokratis

Dalam dunia pendidikan kepemimpinan dapat diartikan sebagai usaha kepala sekolah dalam memimpin, mempengaruhi, dan memberikan bimbingan kepada para personil pendidikan sebagai bawahan agar tujuan pendidikan dan pengajaran dapat tercapai melalui serangkaian kegiatan yang telah ditetapkan. Fungsi kepemimpinan pendidikan menunjuk kepada berbagai aktivitas atau tindakan yang dilakukan kepala sekolah sebagai pemimpin berupaya menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa dan anggota masyarakat agar berbuat sesuatu guna melaksanakan program-program pendidikan di sekolah.
Untuk mencapai tujuan kepemimpinan pendidikan di sekolah pada intinya kepemimpinan pendidikan memiliki tiga fungsi yaitu :
1. Membantu kelompok merumuskan tujuan pendidikan yang akan dicapai sebagai untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan.
2. Menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa dan anggota masyarakat untuk mensukseskan program pendidikan di sekolah.
3. Menciptakan sekolah sebagai suatu lingkungan kerja yang harmonis, sehat, dinamis dan nyaman, sehingga segenap anggota dapat bekerja dengan produktivitas tinggi dan memperoleh kepuasan dalam bekerja.
Kemampuan pemimpin mempengaruhi orang lain melalui kelebihan yang dimilikinya baik yang berkaitan dengan sifat kepribadian, maupun dengan keluasan pengetahuan dan pengalamannya yang mendapat pengakuan dari orang-orang yang dipimpin. Sekolah yang efektif tercipta karena kepemimpinan yang telah diterapkan sekolah diarahkan pada proses pemberdayaan guru sehingga kinerja guru lebih berdasarkan pada prinsip dan konsep bersama bukan karena instruksi dari pimpinan.
Kepala sekolah harus memahami bahwa sekolah sebagai suatu sistem organik sehingga sebagai pemimpin (leader), kepala sekolah harus lebih mampu mengarahkan dari pada mendorong atau memaksa, lebih bersandar pada kerjasama dalam menjalankan tugas dibandingkan pada kekuasaan, menanamkan kepercayaan pada diri guru dan staf administrasi bukannya menciptakan rasa takut, menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu bukan bagaimana ia tahu sesuatu, mengembangkan suasana kerja yang menyenangkan bukan yang membosankan, senantiasa berusaha memperbaiki kesalahan yang ada dari pada menyalahkan kesalahan pada orang lain, bekerja dengan kesungguhan.
Pemilihan kepala sekolah secara Demokratis dianggap adalah tipe kepemimpinan yang terbaik. Hal ini disebabkan karena tipe kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu.
Beberapa ciri dari tipe kepemimpinan demokratis adalah sebagai berikut:
1. Dalam proses menggerakkan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat
bahwa manusia itu adalah mahluk yang termulia di dunia.
2. Selalu berusaha menselaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan
kepentingan organisasi.
3. Senang menerima saran, pendapat dan bahkan dari kritik bawahannya.
4. Mentolerir bawahan yang membuat kesalahan dan berikan pendidikan
kepada bawahan agar jangan berbuat kesalahan dengan tidak mengurangi
daya kreativitas, inisyatif dan prakarsa dari bawahan.
5. Lebih menitik beratkan kerjasama dalam mencapai tujuan.
6. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya.
7. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.
8. Dan sebagainya.
Dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin tipe demokratis, jelaslah bahwa tidak mudah untuk menjadi pemimpin demokratis.

B. Ketika Guru menjadi Kepala Sekolah

Kepala sekolah adalah pimpinan (leader) tertinggi di sekolah. Pada sekolah yang menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakan, dan menselaraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas agar mampu mengambil keputusan dan prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah.
Kepemimpinan kepala sekolah yang berkualitas paling tidak harus memiliki kepribadian yang kuat, memahami tujuan dengan baik, memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki ketrampilan professional yang terkait dengan bidang tugasnya. Kepribadian yang kuat dapat dilihat dari sifat-sifat seperti, keberanian, kejujuran, semangat, kepekaan sosial dan sebagainya.
Agar proses pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien, guru termasuk guru yang diberi tugas tambahan menjadi kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi jenis maupun isinya. Namun, jika kita selami lebih dalam lagi tentang isi yang terkandung dari setiap jenis kompetensi, sebagaimana disampaikan oleh para ahli maupun dalam perspektif kebijakan pemerintah, kiranya untuk menjadi guru yang kompeten bukan sesuatu yang sederhana, untuk mewujudkan dan meningkatkan kompetensi guru diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan komprehensif ( menyeluruh dalam segala bidang pendidikan ).
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 28 tahun 2010 tentang PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH. Maka untuk itu, ada beberapa syarat untuk mengemban tugas Guru yang menjadi Kepala Sekolah yaitu:
a. Persyaratan Umum
– beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
– memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi
– berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah
– sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah
– tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
– memiliki sertifikat pendidik
– pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB
– memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing
– memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
– memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
b. Persyaratan Khusus
– berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah
– memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.

C. Ketika Guru menjadi Camat dan Lainnya

Menjadi guru selama delapan tahun tidak menjadi jaminan untuk diangkat menjadi camat. Karena walaupun berapa lamanya seseorang menjadi guru, belum tentu ia mengerti ilmu pemerintahan ( mengatur sebuah wilayah ). Seorang camat diharuskan menguasai ilmu tata pemerintahan sehingga dalam menjalankan tugasnya bisa mengerti tentang birokrasi pemerintahan dan tidak menerapkan pola mengajar di sekolah.
Guru yang jadi camat itu hanya karena kepentingan dengan bupati sebagai kepala daerah yang mungkin dulunya sebagai tim sukses. Kalau itu terjadi maka camat membuat diri sebagai bupati kecil. Para camat yang latar belakangnya guru juga perlu sadar bahwa sebenarnya pihaknya belum layak jadi camat. Hal ini penting agar birokrasi pemerintahan tidak tumpang tindih. Pemerintah tingkat kabupaten/kota agar mengangkat camat jangan hanya karena kepentingan politik balas jasa, tetapi harus profesional. Tujuannya, pembangunan di daerah ini berjalan dengan baik.

FIQH DUSTURY

A. Pemilik Kedaulatan

Kedaulatan ditangan Syara’. Kedaulatan ini memiliki fakta yaitu berasal dari kata as-siyadah atau kedaulatan. Kata as-siyadah tersebut memiliki bukti, bahwa kedaulatan tersebut adalah di tangan syara’ dan bukan di tangan umat. Tentang fakta tersebut bisa dibuktikan, bahwa kata as-siyadah, yang bermakna kedaulatan itu sebenarnya adalah istilah Barat. Sedangkan yang dimaksud kedaulatan kata as-siyadah tersebut adalah yang menangani ( mumaris ) dan menjalankan ( musayyir ) suatu kehendak atau aspirasi ( iradah ) tertentu. Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 40, yaitu ;
         •  
                 
   ••   
Artinya :
“ Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali Hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. dia Telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah syara’ bukan individu itu sendiri, dengan sesukanya. Melainkan aspirasi individu itu ditangani dan dikendalikan berdasarkan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisaa’ ayat 65:
             
     
Artinya:
“ Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”

Firman Allah juga dalam surat An-Nisaa’ ayat 59:
             
             
  
Artinya:
“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Pengertian (    ) adalah “ kembali kepada syara’ ”. Oleh karena itu yang berkuasa ditengah-tengah umat dan individu serta yang menangani dan mengendalikan aspirasi umat dan individu itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah saw sehingga umat dan individu itu harus tunduk kepada syara’. Karena itu kedaulatan ditangan syara’.

B. Batasan Kepatuhan Rakyat terhadap Pemimpin

                              

Artinya :
“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ukuran ta’at kepada pemimpin digambarkan dalam sebuah hadis berikut:
مَنْ اَطَاعَنِى فَقَدْ اَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْعَصَى الله وَمَنْ يُطِعِ اْلأَمِيْرَ فَقَدْ
اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَعْصِ اْلأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ….. “
Artinya: Barangsiapa yang menta’atiku berarti ia menta’ati Allah dan barangsiapa yang mendurhakaiku maka ia mendurhaka kepada Allah, dan barangsiapa yang menta’ati pemimpin, maka berarti ia menta’atiku, dan barangsiapa yang mendurhakai pemimpin maka ia mendurhakaiku
Rasulullah SAW dalam beberapa hadis menetapkan bagaimana caranya kita menta’ati dan menghormati pemimpin dan sejauh mana kita dapat melawannya. Dalam satu hadis riwayat muslim beliau bersabda:
خِيَارُأَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعِنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ. قَالَ قُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللهِ، أَفَلاَنُنَابِذُهُمْ؟ قَالَ: لاَ، مَاأَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ.
Artinya:
“ pemimpin-pemimpinmu yang paling baik adalah orang yang engkau sayangi atau kasihi dan ia menyayangimu (mengasihimu) dan yang engkau do’akan dengan keselamatan dan merekapun mendo’akanmu dengan keselamatan. Dan pemimpin-pemimpinmu yang paling jahat (buruk) ialah orang yang engkau benci dan ia membencimu dan yang engkau laknati serta mereka melaknatimu. Lalu kami (para sahabat) bertaya kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah! Apakah tidak kami pecat saja mereka? Rasulullah menjawab: jangan ! selagi mereka masih mendirikan salat bersama kamu sekalian.”
Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda:
مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْراً مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً
Artinya:
“ Siapa saja yang membenci atau tidak menyukai sesuatu dari tindakan penguasa (pemimpin) maka hendaklah ia bersabar. Sesungguhnya orang yang meninggalkan (belot) dari kepemimpinan (jama’ah) walaupun hanya sejengkal maka matinya tergolong dalam mati orang jahiliyah.”
Dua hadis di atas menunjukkan bahwa pemipin itu harus orang yang baik dan menyayangi rakyat serta rakyat menyayanginya. Kalau ada prihal yang tidak disukai oleh rakyat pada pemimpinnya maka rakyat tidak diizinkan untuk memecatnya selagi sang pemimpin masih melaksanakan salat bersama rakyatnya. Makna yang terkandung di sini adalah kalau pemimpin itu tidak lagi atau tidak pernah salat maka ia mengandung makna boleh rakyat memecatnya.
Keta’atan kepada pemimpin mengikut ayat Al-Qur’an dan Hadis nabi di atas merupakan suatu keharusan, asalkan pemimpin itu masih berada pada jalan yang benar, adil dan bijaksana. Kalau pemimpin sudah berada di jalan sesat khususnya berkenaan dengan persoalan ‘aqidah, syari’ah dan akhlak, maka ketaatan dari rakyat untuknya tidak dapat dipertahankan walaupun sulit bagi rakyat untuk memecatnya. Hadis Rasulullah SAW di atas melarang kita untuk memecat pemimpin yang kita benci selagi sipemimpin itu masih melaksanakan salat bersama kita. Kalau pemimpin sudah dhalim terhadap rakyat dan negaranya, maka ia harus diganti dengan pemimpin yang baik.

C. Lembaga-lembaga Pemerintahan dan wilayah kerjanya masing-masing ( Legislatif, yudikatif, eksekutif ) dan keterkaitan antara sesamanya

Secara tegas al-Qur’an menggunakan ungakapan ulu al-amr untuk konsep pemegang dan pengendali kekuasaan politik. Pemerintah sebagai salah satu struktur dasar sistem politik merupakan lembaga yang melenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut “Amir”. Sejalan dengan tugas yang diemban, amir menggunakan kekuasaan politik yang dimilikinya berdasarkan prinsip pemusatan kekuasaan dan pertanggungjawaban dalam dirinya dan prinsip delegasi kekuasaan. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan pemerintahan kekuasaan, amir adalah kepala pemerintahan. Ia memegang kekuasaan politik dan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan kekuasaan tersebut. Meskipun begitu ia tidak dapat bertindak sendiri tanpa bermusyawarah dengan lembaga-lembaga yang terkait.
Adanya lembaga-lembaga pemerintahan itu bukan saja karena kewajiban bermusyawarah, tetapi juga karena secara individual amir tidak akan mampu menangani urusan-urusan pemerintahan. Untuk itu ia memerlukan pembantu-pembantu dan secara bersama mereka merupakan sebuah badan penyelenggara tugas-tugas pemerintahan.
Sesuai dengan fungsi-fungsi yang diselenggarakan, lembaga-lembaga tersebut terdiri atas:
1. Lembaga Legislatif ( majelis taqnin ), yaitu mempunyai dan menjalankan kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan berkenaan dengan masalah-masalah bukan akidah dan ritual dan yang tidak diatur secara tegas oleh Qur’an dan hadist, juga berkenaan dengan pelaksanaan hukum Allah.
2. Lembaga eksekutif ( majelis tanfiz ), yaitu mempunyai dan menjalankan kekuasaan untuk menerapkan hukum Allah dan hukum perundang-undangan.
3. Lembaga yudikatif ( majelis qadha’i ) mempunyai dan menjalankan kekuasaan untuk membela hukum-hukum positif dari setiap serangan dan pelanggaran.

D. Tujuan Negara

Firman Allah dalam surah al-Hajj ayat 41, yaitu:
  ••      • 
         

“ (yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

Menurut Al-Baqillani, tujuan Negara adalah:
1. Melaksanakan Undang-undang dan peraturan;
2. Melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum;
3. Mengaturr militer;
4. Mengelola pajak;
5. Mengurus lembaga perkawinan.

E. Proses Pembentukan Negara: Pemimpin, Ahlul Halli Wal ‘aqdi dan Hakim
1. Pemimpin ( Khalifah )
Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum syara’. Khalifah hanyalah orang yang diangkat oleh kaum Muslimin. Karena itu, faktanya khalifah merupakan wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum syara’. Oleh karena itu, tidak seorang khalifahpun kecuali setelah ia dibaiat oleh umat. Maka, baiat yang dilakukan oleh umat kepada khalifah dengan kekhalifahannya itu telah menjadikan seorang khalifah sebagai wakil umat. Orang yang memimpin urusan kaum muslimin tidak bisa disebut khalifah, kecuali setelah ia dibaiat oleh ahlul halli wal aqdi yang ada pada umat dengan baiat in’iqad ( baiat pengangkatan ) secara syar’i, dengan ridha dan kebebasan memilih serta memenuhi syarat-syarat pengangkatan untuk menduduki kekhalifahan.

Syarat-syarat Pemimpin ( Khalifah )

- Muslim. Karena itu, khilafah secara mutlak tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Dan hukum menta’ati orang kafir itu tidak wajib. Allah swt berfirman dalam surat An-Nisaa’ ayat 141:
       
Artinya :
“dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”
Selama Allah mengharamkan orang-orang kafir untuk memiliki jalan agar bisa menguasai kaum muslimin, maka hukumnya haram bagi kaum muslimin untuk menjadikan orang kafir menjadi penguasa mereka.
– Laki-laki, maka wanita tidak bisa menjadi pemimpin. Abi Bakrah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:
“ tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan kekuasaan ( pemerintahan ) mereka kepada seorang wanita.”
– Baliqh, tidak boleh anak-anak diangkat menjadi khalifah. Berdasarkan riwayat dari Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib ra bahwa Rasulullah saw bersabda:
“ telah diangkat pena ( tidak dibebankan hukum ) atas tiga orang; anak kecil hingga sampai mencapai akil baliqh, orang yang tidur hingga bangun, dan orang gila sampai akalnya kembali.”
– Berakal, tidak sah orang gila menjadi pemimpin berdasarkan sabda Rasulullah saw:
“ Telah diangkat pena ( tidak dibebankan hukum ) atas tiga orang.” Tugas seorang khalifah mengatur urusan pemerintahan dan melaksanakan perintah-perintah syara’. Maka tidak sah kalau khalifah itu adalah orang gila.
– Adil, yaitu orang yang konsisten dalam menjalankan agamanya ( bertaqwa dan menjaga muru’ah). Jadi tidak sah orang fasik diangkat menjadi seorang pemimpin. Adil adalah syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak diangkat menjadi khalifah.
– Merdeka, seorang hamba sahaya tidak sah menjadi khalifah, karena dia adalah milik tuannya sehingga dia tidak memiliki wewenang untuk mengatur, bahkan terhadap dirinya sendiri.
– Mampu melaksanakan amanat pemimpin ( khalifah ). Sebab hal ini termasuk syarat yang dituntut oleh baiat.

2. Ahlul Halli Wal ‘aqdi
Dari peristiwa pengangkatan Abu Bakar jadi khalifah, dapat disimpulkan bahwa :
– Khalifah dipilih dengan cara musyawarah di antara para tokoh dan wakil umat.
– Yang mengangkat itu para wakil umat dan tokoh-tokoh umat.
– Di dalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari alternatif yang terbaik di dalam menentukan siapakah calon khalifah yang paling memenuhi persyaratan.
– Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan dengan tidak menggunakan voting.
Ada beberapa hal yang menyangkut tentang Ahlul Halli wal ‘Aqdi, yaitu:
– Ahlul Halli wal ‘Aqdi adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai’at Pemimpin.
– Ahlul Halli wal ‘Aqdi mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
– Ahlul Halli wal ‘Aqdi mempunyai wewenang membuat Undang-undang yang mengikat seluruh Umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh A-Qur’an dan Sunnah.
– Ahlul Halli wal ‘Aqdi adalah tempat konsultasi pemimpin dalam menentukan kebijakannya.

3. Hakim ( Qadhi )
Qadha’ ( lembaga peradilan ) adalah lembaga yang tertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang sifatnya mengikat. Lembaga ini menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota masyarakat atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat pemerintahan, baik khalifah, pejabat pemerintahan atau pegawai negeri yang lain.
Dalil disyari’atkannya lembaga peradilan itu adalah Al-Qur’an dan Sunnah. Allah berfirman dala surat Al-Maidah ayat 49:
      …
Artinya:
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.”

Rasulullah juga pernah mengangkat para qadhi. Beliau pernah mengangkat ‘Ali bin Abi Thalib untuk menjadi qadhi di Yaman, dan menasehatinya, berupa penjelasan terhadap cara memutuskan suatu perkara dengan bersabda:
“ Apabila dua orang yang berselisih datang menghadap kepadamu, jangan segera kau putusi salah satu diantara mereka sebelum engkau mendengarkan pengakuan dari pihak lain. Sehingga engkau akan tahu bagaimana engkau harus memberi keputusan.” ( HR. At-Tirmidzi dan Ahmad ).
Orang yang menjadi qadhi disyaratkan harus 1.) Muslim, 2.) merdeka, 3) baliqh, 4) berakal, 5) adil, 6) ahli fikih, yang bisa mengetahui hukum berserta aplikasinya terhadap fakta hukum tersebut. Khusus qadhi madzalim ada syarat tambahan, disamping syarat tersebut yaitu harus 7) laki-laki, 8) mujtahid, sebagaimana kepala qadhi.
Qadhi, qadhi hisbah, qadhi madzalim itu boleh diangkat dengan wewenang secara umum untuk memutuskan semua perkara, untuk seluruh kasus di seluruh negeri. Namun, boleh juga diangkat dengan wewenang secara khusus, di tempat serta untuk kasus-kasus tertentu saja sebagai aplikasi dari perbuatan Rasulullah saw. Karena beliau mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai qadhi di Yaman. Mu’adz bin Jabal diangkat di salah satu bagian dari negeri Yaman. Sedangkan Amru bin al-‘Ash diangkat untuk menangani satu perkara tertentu.

F. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Penegak/ Aparatur Negara
Seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang kuat. Wajar saja, Rasulullah saw. menolak permintaan Abu Dzarr agar dirinya diberi kekuasaan oleh Rasulullah saw. Penolakan beliau atas permintaan Abu Dzarr tidak berarti beliau meremehkan kemampuan Abu Dzar dalam masalah hukum dan pemerintahan, tetapi lebih karena kelemahan jiwanya dalam memimpin rakyat.(HRMuslim).
Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah kekuatan pola pikir (‘aqliyyah) dan pola jiwa (nafsiyyah). Seorang pemimpin mesti memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir yang tinggi. Sebab, ia tidak akan mungkin bisa memutuskan perkara-perkara yang pelik, sedangkan ia tidak memiliki kemampuan akal yang cukup. Di samping harus memiliki kekuatan akal, seorang pemimpin juga harus memiliki kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa ini akan membentengi dirinya dari kecenderungan-kecenderungan untuk membangkang aturan, bertindak menyeleweng, atau menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri.
Sifat yang kedua adalah ketakwaan. Ketakwaan merupakan unsur utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sifat inilah yang bisa membentengi dan menjaga seorang pemimpin dari tindakan yang diharamkan Allah Swt . Untuk itu, Rasulullah saw. senantiasa menekankan sifat ini kepada para wakilnya. Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa tatkala Rasulullah saw. melantik seorang amir pasukan atau ekspedisi perang, beliau berpesan kepada mereka, terutama pesan untuk selalu bertakwa kepada Allah dan bersikap baik kepada kaum muslim yang bersamanya. (HR Muslim dan Ahmad).
Sifat yang ketiga adalah lemah lembut tatkala bergaul dengan rakyatnya. Sifat ini juga sangat ditekankan oleh Rasulullah saw. Dengan sifat ini, pemimpin akan semakin dicintai dan tidak ditakuti oleh rakyatnya. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, bahwa Aisyah r.a. berkata (yang artinya), “Saya mendengar Rasulullah saw. pernah berdoa di rumah ini (yang artinya), ‘Ya Allah, siapa saja yang diserahi kekuasaan untuk mengurusi urusan umatku, kemudian ia memberatkannya, maka beratkanlah dirinya; siapa saja yang diserahi kekuasaan untuk mengurus urusan umatku, kemudian ia berlaku lemah lembut, maka bersikap lembutlah kepada dirinya.’” (HR Muslim).
Selain itu, seorang pemimpin mesti berlaku lemah-lembut dan memperhatikan dengan seksama kesedihan, kemiskinan, dan keluh-kesah masyarakat. Ia memerankan dirinya sebagai pelindung dan penjaga umat yang terpercaya. Ia tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk menghisap dan menzalimi rakyatnya. Ia tidak pernah memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri, atau menggelimangkan dirinya dalam lautan harta, wanita, dan ketamakan. Ia tidak pernah berpikir untuk menyerahkan umat dan harta kekayaan mereka ke tangan-tangan musuh. Ia juga selalu mencamkan sabda Rasulullah saw. (yang artinya), “Siapa saja yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengurusi urusan umat Islam, kemudian ia tidak memperhatikan kepentingan, kedukaan, dan kemiskinan mereka, maka Allah tidak akan memperhatikan kepentingan, kedukaan, dan kemiskinannya pada Hari Kiamat.” (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).
Untuk itu, seorang pemimpin mesti memperhatikan urusan umat dan bergaul bersama mereka dengan cara yang baik. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kecakapan dalam hal pemerintahan dan administasi, tetapi ia juga harus memiliki jiwa kepemimpinan yang menjadikan dirinya ditaati dan dicintai oleh rakyatnya.
Seorang pemimpin juga harus memiliki kesiapan fisik yang memadai. Seorang pemimpin tidak boleh sakit-sakitan yang menjadikan dirinya tidak mampu mengurusi urusan rakyat dengan maksimal. Untuk itu, ia harus selalu menjaga kondisi fisiknya sebaik mungkin.

G. Dasar-dasar Kewarganeraan
Rakyat terdiri dari muslim dan non-muslim, yang non-muslim ini ada yang disebut kafir dzimmi dan ada pula yang disebut musta’min. Pada dasarnya kewargaan negara Islam pertama-tama berdasarkan agama Islam. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua orang Islam secara otomatis menjadi warga negara atau orang bukan muslim tidak menjadi warga negara. Seorang muslim tidak menjadi warga negara Islam jika ia berada dalam wilayah yuridiksi sistem politik lainnya dan tidak bersahabat dengan sistem politik Islam. Sebaliknya seorang non-muslim dapat menjadi warga, jika ia setia dan tunduk kepada kekuasaan politik yang ada. Hal ini terlihat dalam Piagam Madinah yang menggolongkan warga kota tidak hanya berdasarkan agama, tapi juga berdasarkan faktor kesukuan dan kekerabatan baik dari kalangan umat Islam maupun dari kalangan non-muslim.
Kafir dzimmi adalah warga non-muslim yang menetap selamanya, serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Sedangkan musta’min adalah orang asing yang menetap untuk sementara, dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Kafir dzimmi memiliki hak-hak kemanusiaan, hak sipil, dan hak-hak politik. Sedangkan musta’min tidak memiliki hak-hak politik karena mereka itu orang asing. Persamaannya, kedua-duanya adalah non-muslim.

H. Hak-hak dasar yang dimiliki oleh Warga Negara
Hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga Negara menurut Abu A’la Al-Maududi adalah:
1. Perlindungan terhadap Hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.
Sedangkan Abdul kadir Audah menyebutkan dua hak dasar, yaitu:
1. Hak persamaan
2. Hak kebebasan berfikir, beraqidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki.

I. Kewajiban Negara atas Rakyatnya

Ada sepuluh kewajiban yang harus dilakukan seorang Pemimpin/ Negara:
1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang establish, dan ijma’ generasi salaf.
2. Menerapkan hukum kepada kedua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan di antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan berpergian ke tempat mana pun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
4. Menegakkan supremasi hukum ( hudud ) untuk melindungi larangan-larangan Allah Ta’ala dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hambaNya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang Muslim, atau orang yang berdamai dengan orang Muslim.
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimin ( Ahlul Dzimmah ), agar hak Allah Ta’ala terealisir yaitu kemenanganNya atas seluruh agama.
7. Mengambil Fa’i ( harta yang didapat kaum Muslimin tanpa pertempuran ) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan Syari’at secara tektual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.
8. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal ( kas negara ) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
9. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang- orang yang jujur untuk mengurusi masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
10. Terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang mempimpin ummat dan melindungi agama. Tugas-tugas tersebut, tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk istirahat atau ibadah.

SISTEM HUKUM CIVIL LAW ( EROPA KONTINENTAL )

A. Pendahuluan
Sejak awal abad pertengahan sampai pertengahan abad XII, hukum Eropa Kontinental dan hukum Inggris masuk ke dalam bilangan sistem hukum yang sama yaitu hukum jerman. Hukum tersebut bersifat feodal baik substansinya maupun prosedurnya. Satu abad kemudian terjadi perubahan situasi. Hukum romawi yang merupakan hukum materiil dan hukum Kanonik yang merupakan hukum acara telah mengubah kehidupan di Eropa Kontinental.
Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem Civil law. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Iustinianus Corpus Iuris Civilis. Sistem Civil Law dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental sehingga kerap disebut juga sistem kontinental. Hukum romawi yang merupakan sumber dari sistem Civil law telah menempuh sejarah yang panjang untuk sampai kepada tingkat perkembangan yang tinggi.

1. Pengertian Civil law ( Eropa Kontinental )
Pengertian Civil Law dapat dipaparkan dalam definisi berikut ini:
“ Civil Lawmay be defined as that legal tradition which has its origin in Roman Law, as codified in the Corpus Juris Civilis of Justinian, and subsequently developed in Continental Europe and around the world. Civil Law eventually divided into two streams: The codified Roman Law ( French Civil Code 1804 and its progeny and imitators-continental Europe, Quebec and Louisiana ) and uncodified Roman Law ( Scotland and South Africa ). Civil Law is highly systematized and structured and relies on declarations of board, general principles, often ignoring details.”
Apabila diterjemahkan lebih kurang demikian: hukum sipil dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum Roma yang terkodifikasi dala, Corpus Juris Civilis Justinian dan tersebar keseluruh benua Eropa dan seluruh Dunia. Kode sipil terbagi ke dalam dua cabang, yaitu:
a. Hukum romawi yang terkodifikasi ( Kode sipil Prancis 1804 ) dan daerah lainnya di benua Eropa yang mengadopsinya, Quebec dan Lousiana; dan
b. Hukum Romawi yang tidak dikodifikasi ( Skotlandia dan Afrika Selatan ). Hukum Kode sipil sangat sistematis, terstruktur yang berdasarkan deklarasi para dewan, prinsip-prinsip umum dan sering menghindari hal-hal yang detail.

B. Pembahasan

1. Karakteristik Sistem Civil Law

Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial.
Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem Hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kala u tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja ( Doktrins Res Ajudicata ).
Karakteristik kedua pada sistem Civil Law tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekusaan yang mengilhami terjadinya Revolusi Perancis. Menurut Paul Scolten, bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organ-organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Penganut sistem Civil Law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang.
Karakteristik ketiga pada sistem hukum Civil Law adalah apa yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai digunakannya sistem Inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara; hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum Civil Law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.

2. Sumber-sumber Hukum menurut Sistem Civil Law
Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum Civil Law adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut civil law mempunyai konstitusi tertulis.
Peraturan perundang-undangan mempunyai dua karakteristik, yaitu berlaku umum dan isinya mengikat keluar. Sifat yang berlaku umum itulah yang membedakan antara perundang-undangan dan penetapan. Penetapan berlaku secara individual tetapi harus dihormati oleh orang lain. Sebagai contoh penetapan, misalnya, pemberian grasi oleh Presiden Republik Indonesia melalui suatu keputusan presiden ( Keppres ) kepada seorang terpidana yang putusan pemidanaannya telah memiliki kekuatan yang tetap.
Sumber hukum yang kedua yang dirujuk oleh para yuris di negara-negara penganut Civil Law dalam memecahkan masalah adalah kebiasaan-kebiasaan. Pada kenyataannya, undang-undang tidak pernah lengkap. Kehidupan masyarakat begitu kompleks sehingga undang-undang tidak mungkin dapat menjangkau semua aspek kehidupan tersebut. Sedangkan dilain pihak, dibutuhkan aturan-aturan yang dijadikan pedoman manusia dalam bertingkah laku untuk hidup bermasyarakat. Dalam hal inilah dibutuhkan hukum kebiasaan.
Yang menjadi sumber hukum bukanlah kebiasaan, melainkan hukum kebiasaan. Kebiasaan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Agar kebiasaan menjadi hukum kebiasaan diperlukan dua hal, yaitu tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang ( usus ) dan adanya unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang itu aturan hukum. Unsur ini mempunyai relevansi yuridis, yaitu tindakan itu bukan sekadar dilakukan secara berulang-ulang, melainkan tindakan itu harus disebabkan oleh suatu kewajiban hukum yang menurut pengalaman manusia harus dilakukan. Unsur psikologis itu dalam bahasa latin disebut Opinio Necessitatis, yang berarti pendapat mengenai keharusan bahwa orang bertindak sesuai dengan norma yang berlaku akibat adanya kewajiban hukum.
Sumber hukum yang ketiga yang dirujuk dalam sistem hukum Civil Law adalah yurisprudensi. Ketika mengemukakan bahwa suatu hukum kebiasaan berlaku bagi semua anggota masyarakat secara tidak langsung, melainkan melalui yurisprudensi, Spruit sebenarnya mengakui bahwa yurisprudensi merupakan sumber hukum dalam arti formal. Akan tetapi posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum di dalam sistem hukum Civil Law belum lama diterima. Hal itu disebabkan oleh pandangan bahwa aturan-aturan tingkah laku, terutama aturan perundang-undangan, ditujuka untuk mengatur situasi yang ada dan menghindari konflik; dengan demikian, aturan-aturan itu dibuat untuk hal-hal setelah undang-undang itu diundangkan. Undang-undang dalam hal demikian merupakan suatu pedoman mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

C. Penutup

Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem Civil law. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Iustinianus Corpus Iuris Civilis. Sistem Civil Law dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental sehingga kerap disebut juga sistem kontinental.
hukum sipil dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum Roma yang terkodifikasi dala, Corpus Juris Civilis Justinian dan tersebar keseluruh benua Eropa dan seluruh Dunia. Kode sipil terbagi ke dalam dua cabang, yaitu Hukum romawi yang terkodifikasi dan Hukum Romawi yang tidak dikodifikasi.
Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial.
Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi.
Peraturan perundang-undangan mempunyai dua karakteristik, yaitu berlaku umum dan isinya mengikat keluar. Sifat yang berlaku umum itulah yang membedakan antara perundang-undangan dan penetapan. Penetapan berlaku secara individual tetapi harus dihormati oleh orang lain.

PENJELASAN SYURA DALAM AL-QUR’AN DAN SUNNAH

Al-Qur’an adalah Landasan Utama Syura ( Musyawarah )

Syura adalah hak seluruh kaum muslimin terhadap khalifah. Karena itu, mereka memiliki hak terhadap khalifah agar dalam banyak persoalan khalifah merujuk kepada mereka untuk meminta pendapat.
Umat Islam di Mekkah adalah umat yang tertekan dan bahkan terusir. Akan tetapi, dari merekalah Al-Qur’an membina sebuah masyarakat yang integral dan kukuh, menghimpun umat Islam dalam ikatan persaudaraan dan solidaritas. Itulah iman kepada Allah dan beribadah kepada-Nya, bekerja sama dengan komitmen pada sistem syura, juga saling membantu dalam sektor ekonomi dan dana.
Allah mengagungkan Syura sehingga menjadi nama surat dalam Al-Qur’an, yaitu surat Asy-Syura. Ia termasuk kelompok surat Makiyah, jumlah ayatnya ada lima puluh tiga ayat. Di antaranya ada empat ayat madaniyah, sedangkan ayat lainnya makiyah. Salah satunya adalah ayat yang khusus berbicara tentang musyawarah, yaitu ayat ke-38 di dalamnya Allah berfirman:
           
“ Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”

Ayat ini bagaikan menyatakan: Dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan shalat secara bersinambungan dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan khusyu’ kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskannya, tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya; dan disamping itu mereka juga dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa nafkahkan secara tulus serta bersinambungan baik nafkah wajib maupun sunnah.
Kata (  ) syura terambil dari kata syaur. Kata syura bermakna mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Kata ini terambil dari kalimat syirtu al-‘asal yang bermakna: saya mengeluarkan madu ( dari wadahnya ). Ini berarti mempersamakan pendapat yang terbaik dengan madu, dan bermusyawarah adalah upaya meraih madu itu dimanapun dia ditemukan, atau dengan kata lain, pendapat siapa pun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya.
Kata (  ) amrahum/urusan mereka menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka serta yang berada dalam wewenang mereka. Karena itu masalah ibadah mahdhah/ murni yang sepenuhnya berada dalam wewenang Allah tidaklah termasuk hal-hal yang dapat dimusyawarahkan. Di sisi lain, mereka yang tidak berwewenang dalam urusan dimaksud, tidaklah perlu terlibat dalam musyawarah itu, kecuali jika diajak oleh yang berwenang, karena boleh jadi yang mereka musyawarahkan adalah persoalan rahasia antar mereka.
Al-Qur’an tidak menjelaskan bagaimana bentuk syura yang dianjurkannya. Ini untuk memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat menyusun bentuk syura yang mereka inginkan sesuai dengan perkembangan dan ciri masyarakat masing-masing
Adapun surat yang lain tentang syura, terdapat di ayat ke-159 surat Ali Imran, Allah berfirman:
                              •    
Artinya:
“ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Salah satu yang menjadi penekanan dalam pokok ayat ini adalah perintah melakukan musyawarah dan ayat ini menunjukkan keharusan mempergunakan Ijtihad walaupun dihadapan Nabi, Ijtihad ini menjadi kuat dengan jalan musyawarah. Dalam perang Uhud Rasulullah tidak mengelakkan bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang siasat lebih baik, apakah menanti musuh memasuki Madinah atau menghadapi mereka di luar kota. Maka oleh suara terbanyak diputuskan memilih siasat yang terakhir. Kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama.
Pada ayat ini, disebutkan tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk beliau laksanakan dalam bermusyawarah. a.) sikap lemah lembut, yaitu seseorang yang melakukan musyawarah, apalagi sebagai pemimpin, harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena jika tidak mitra musyawarah akan bertebaran pergi. b.) memberi maaf dan membuka lembaran baru. Ini perlu karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan hati. c.) Permohonan maghfirah dan ampunan Ilahi.
Penyebutan ketiga hal itu walaupun dari segi konteks turunnya ayat, mempunyai makna tersendiri yang berkaitan dengan perang uhud. Namun, dari segi pelaksanaan dan esensi musyawarah, ia perlu menghiasi diri Nabi SAW dan setiap orang yang melakukan musyawarah. Setelah itu, disebutkan lagi satu sikap yang harus diambil setelah adanya hasil musyawarah dan bulatnya tekad.
Berdasarkan kedua ayat di atas, jelas sekali bahwa perhatian Islam terhadap musyawarah sangat besar. Islam menjadikan syura prinsip utama dalam menyelesaikan masalah sosial, politik dan pemerintahan. Syura merupakan suatu sarana dan cara memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang bersifat mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik.
Dua ayat diatas telah mencakup segenap masalah yang berkaitan dengan penerapan prinsip syura dalam Islam, meliputi definisi, cakupan, dan hukum wajibnya. Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Ayat tersebut menunjukkan secara jelas ihwal kekomprehensifan prinsip syura untuk semua sistem masyarakat Islam di berbagai tahapannya, bagaimanapun kondisi dan situasinya, juga bagaimanapun hubungannya dengan masyarakat yang lain. Juga baik ketika jama’ah Muslim minoritas maupun ketika mayoritas dan berkuasa atas suatu negara merdeka.
2. Ayat pertama ditunjukkan kepada segenap umat Islam sebagai individu dalam masyarakat. Ayat itu juga menjelaskan tentang sifat-sifat dan karakteristik khas masyarakat Islam. Sifat utamanya adalah kesatuan dalam akidah dan ibadah, kemudidan kerja sama dalam urusan umum melalui musyawarah dan tukar pandangan, juga saling menopang dalam keuangan, di atas prinsip kebebasan seutuhnya dan kesetaraan yang adil.
3. Sedangkan ayat kedua ditujukan kepada rasulullah setelah beliau mendirikan negara Islam di Madinah di bawah kepemimpinannya. Ayat ini memerintahkan beliau sebagai kepala negara yang tengah berkembang untuk menjadikan musyawarah yang dijadikan tema pembinaan individu masyarakat sebelum didirikannya negara sebagai fondasi yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat atau individu masyarakat, hingga sekalipun ia seorang Nabi yang diutus dan menerima wahyu dari langit.
Di dalam Al-Qur’an juga ada disebutkan syura yang membicarakan tentang kesepakatan ( musyawarah ) yang harus ditempuh suami-istri kalau mereka ingin menyapih anak sebelum dua tahun. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233:
          •                                                   •    •   •     
Artinya:
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menunjukkan bahwa suami istri harus memutuskan permasalahan anak ( termasuk masalah rumah tangga lainnya ) dengan cara-cara musyawarah. Jangan ada pemaksaan kehendak dari satu pihak atas pihak yang lainnya.

Landasan Syura dalam Sunnah

Sunnah Amaliyah

Banyak hadits yang menyuruh dan memperkuat pentingnya bermusyawarah, juga menjelaskan keutamaan-keutamaannya. Rasulullah SAW, bersabda: “ Minta bantuanlah dalam menyelesaikan permasalahan kalian melalui musyawarah.” “Tidak akan berhasil seorang yang hanya mengikuti pendapatnya sendiri dan tidak ada seorangpun yang akan hancur hanya karena bermusyawarah.”“ sebuah kaum yang bermusyawarah pasti akan mendapatkan petunjuk yang memberi jalan menyelesaikan permasalahannya.””
Rasulullah telah bermusyawarah dengan para sahabatnya pada waktu menghadapi perang Badar tentang penentuan tempat perang, dengan menawarkan idenya untuk menghadang kafilah Musyrikin Quraisy yang kembali dari Syam, ide tersebut diterima dan disepakati oleh para sahabat dengan kata-kata yang meyakinkan. Mereka berkata, “ Ya Rasulullah, sekiranya engkau mengajak kami berjalan menyeberangi lautan yang luas ini, tentu akan kami lakukannya dan sekali-kali tidaklah kami akan bersikap seperti kaum Musa yang berkata kepada Nabinya: “Pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang, sedangkan kami akan tetap tinggal disini.” Kami akan berkata kepadamu ya Rasulullah, “Pergilah dan kami akan menyertaimu, berada di depanmu, di sisi kanan kirimu berjuang dan bertempur bersamamu.””
Kitab sirah dan Sunnah Nabi menegaskan bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan syura sebagai salah satu dari perangainya, sehingga Abu Hurairah berkomentar, “Saya belum pernah menyaksikan seorangpun yang lebih banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya selain Rasulullah SAW.”
Sikap praktis paling penting Rasulullah SAW yang menunjukkan wajibnya syura dalam kerangka sistem pemerintahan dan pemilihan para pemimpin adalah, ketika beliau menjelang wafat. Sebagian sahabat mengharapkan beliau memberikan wasiat khilafah, dengan menunjukkan orang yang akan menggantikan kedudukan beliau. Banyak yang meyakini bahwa ketika tidak melakukan itu dimaksudkan agar menjadi lahan musyawarah ihwal persoalan kaum Muslimin, lalu mereka sendiri memilih dengan cara syura. Begitu juga ketika menjelang prang Uhud, ada dua kemungkinan yang dihadapi; bertahan dalam kota Madinah atau berperang diluar kota. Nabi mengadakan musyawarah dengan kaum Muslim untuk menentukan pilihan. Nabi sendiri berpendapat bahwa lebih baik bertahan dalam kota. Tetapi, rupanya mayoritas kaum muslim menghendaki berperang dengan musuh di luar kota.

Sunnah Qauliyah

Dalam Sunnah Qauliyah, terdapat banyak hadits yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dan mewajibkan musyawarah. Diantaranya adalah:
a. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia bertanya kepada Rasulullah SAW., “ Wahai Rasulullah, kalau sesudah engkau kami menghadapi masalah yang tidak dijelaskan Al-Qur’an, tidak juga pernah didengar dari Anda sesuatu pun tentangnya, kami harus bagaimana?” Beliau menjawab, “ Kumpulkanlah ahli ibadah dari umatku, lalu bermusyawarahlah di antara kalian. Janganlah kalian memutuskan berdasarkan pendapat seseorang.”
b. Rasulullah bersabda, “Tidak ada satu kaum pun yang bermusyawarah, kecuali memperoleh petunjuk ke arah urusan yang paling benar.”
c. Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa meninggalkan jamaah, dia mati dengan kematian jahiliah.”

_____________________________
Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan Islam ( Cet. III, Al-Izzah, Jakarta Timur, 2002 ) hlm. 268.
Wahid Ahmadi, Arwani Amin, Lc., Pemikiran Politik Kontemporer Al-Ikhwan Al-Muslimun; Studi Analitis, Observatif, dan Dokumentatif ( Cet.I, Era Intermedia, Solo 2003 ) Hlm. 79.
Bahrun Abu bakar, L.C., Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul; Surat Al-Kahfi s.d An-Nas ( Cet.IV, Jilid ke-2, Sinar Baru Algensindo, Bandung 2006 ) hlm. 770.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an ( Cet. IV, Jilid ke-12, Lentara Hati, Jakarta 2006 ) hlm. 511.
Ibid…hlm. 512.
Ibid.
Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Al-bayan; Tafsir Penjelas Al-Qur’anul Karim ( Jilid. I, Edisi ke-2, Cet. I, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang 2002 ) hlm. 162.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an ( Cet. VIII, Jilid ke-2, Lentara Hati, Jakarta 2007 ) hlm. 258.
M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Perbagai Persoalan Umat ( Cet. III, Mizan, Bandung 1996 ) hlm. 474.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishbah..Jilid ke-2. hlm. 258.
Nina M. Armando, dkk., Ensiklopedi Islam ( Jilid. VI, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta ) hlm. 330.
Dr. Muhammad iqbal, M. Ag., Fiqh Siyasah; Kontektualisasi Doktrin Politik Islam ( Cet. II, Gaya Media Pratama, Jakarta Selatan, 2007 ) hlm. 185.
Dr. M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam ( Cet.I, Gema Insani Press, jakarta 2001 ) hlm. 275.
Abdul Qadim Zallum, Sistem…hlm. 268.
H. Salim Bahreisy, H. Said Bahreisy., Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier ( Cet. III, PT. Bina Ilmu, Surabaya 2003 ) hlm. 237.
Dr. M. Dhiauddin Rais, Teori… hlm. 275.
Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam ( Cet. II, Mizan, Bandung, 1997 ) hlm. 96

PENJELASAN SYURA DALAM AL-QUR’AN DAN SUNNAH

Al-Qur’an adalah Landasan Utama Syura ( Musyawarah )

Syura adalah hak seluruh kaum muslimin terhadap khalifah. Karena itu, mereka memiliki hak terhadap khalifah agar dalam banyak persoalan khalifah merujuk kepada mereka untuk meminta pendapat.
Umat Islam di Mekkah adalah umat yang tertekan dan bahkan terusir. Akan tetapi, dari merekalah Al-Qur’an membina sebuah masyarakat yang integral dan kukuh, menghimpun umat Islam dalam ikatan persaudaraan dan solidaritas. Itulah iman kepada Allah dan beribadah kepada-Nya, bekerja sama dengan komitmen pada sistem syura, juga saling membantu dalam sektor ekonomi dan dana.
Allah mengagungkan Syura sehingga menjadi nama surat dalam Al-Qur’an, yaitu surat Asy-Syura. Ia termasuk kelompok surat Makiyah, jumlah ayatnya ada lima puluh tiga ayat. Di antaranya ada empat ayat madaniyah, sedangkan ayat lainnya makiyah. Salah satunya adalah ayat yang khusus berbicara tentang musyawarah, yaitu ayat ke-38 di dalamnya Allah berfirman:
           
“ Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”

Ayat ini bagaikan menyatakan: Dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan shalat secara bersinambungan dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan khusyu’ kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskannya, tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya; dan disamping itu mereka juga dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa nafkahkan secara tulus serta bersinambungan baik nafkah wajib maupun sunnah.
Kata (  ) syura terambil dari kata syaur. Kata syura bermakna mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Kata ini terambil dari kalimat syirtu al-‘asal yang bermakna: saya mengeluarkan madu ( dari wadahnya ). Ini berarti mempersamakan pendapat yang terbaik dengan madu, dan bermusyawarah adalah upaya meraih madu itu dimanapun dia ditemukan, atau dengan kata lain, pendapat siapa pun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya.
Kata (  ) amrahum/urusan mereka menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka serta yang berada dalam wewenang mereka. Karena itu masalah ibadah mahdhah/ murni yang sepenuhnya berada dalam wewenang Allah tidaklah termasuk hal-hal yang dapat dimusyawarahkan. Di sisi lain, mereka yang tidak berwewenang dalam urusan dimaksud, tidaklah perlu terlibat dalam musyawarah itu, kecuali jika diajak oleh yang berwenang, karena boleh jadi yang mereka musyawarahkan adalah persoalan rahasia antar mereka.
Al-Qur’an tidak menjelaskan bagaimana bentuk syura yang dianjurkannya. Ini untuk memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat menyusun bentuk syura yang mereka inginkan sesuai dengan perkembangan dan ciri masyarakat masing-masing
Adapun surat yang lain tentang syura, terdapat di ayat ke-159 surat Ali Imran, Allah berfirman:
                              •    
Artinya:
“ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Salah satu yang menjadi penekanan dalam pokok ayat ini adalah perintah melakukan musyawarah dan ayat ini menunjukkan keharusan mempergunakan Ijtihad walaupun dihadapan Nabi, Ijtihad ini menjadi kuat dengan jalan musyawarah. Dalam perang Uhud Rasulullah tidak mengelakkan bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang siasat lebih baik, apakah menanti musuh memasuki Madinah atau menghadapi mereka di luar kota. Maka oleh suara terbanyak diputuskan memilih siasat yang terakhir. Kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama.
Pada ayat ini, disebutkan tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk beliau laksanakan dalam bermusyawarah. a.) sikap lemah lembut, yaitu seseorang yang melakukan musyawarah, apalagi sebagai pemimpin, harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena jika tidak mitra musyawarah akan bertebaran pergi. b.) memberi maaf dan membuka lembaran baru. Ini perlu karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan hati. c.) Permohonan maghfirah dan ampunan Ilahi.
Penyebutan ketiga hal itu walaupun dari segi konteks turunnya ayat, mempunyai makna tersendiri yang berkaitan dengan perang uhud. Namun, dari segi pelaksanaan dan esensi musyawarah, ia perlu menghiasi diri Nabi SAW dan setiap orang yang melakukan musyawarah. Setelah itu, disebutkan lagi satu sikap yang harus diambil setelah adanya hasil musyawarah dan bulatnya tekad.
Berdasarkan kedua ayat di atas, jelas sekali bahwa perhatian Islam terhadap musyawarah sangat besar. Islam menjadikan syura prinsip utama dalam menyelesaikan masalah sosial, politik dan pemerintahan. Syura merupakan suatu sarana dan cara memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang bersifat mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik.
Dua ayat diatas telah mencakup segenap masalah yang berkaitan dengan penerapan prinsip syura dalam Islam, meliputi definisi, cakupan, dan hukum wajibnya. Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Ayat tersebut menunjukkan secara jelas ihwal kekomprehensifan prinsip syura untuk semua sistem masyarakat Islam di berbagai tahapannya, bagaimanapun kondisi dan situasinya, juga bagaimanapun hubungannya dengan masyarakat yang lain. Juga baik ketika jama’ah Muslim minoritas maupun ketika mayoritas dan berkuasa atas suatu negara merdeka.
2. Ayat pertama ditunjukkan kepada segenap umat Islam sebagai individu dalam masyarakat. Ayat itu juga menjelaskan tentang sifat-sifat dan karakteristik khas masyarakat Islam. Sifat utamanya adalah kesatuan dalam akidah dan ibadah, kemudidan kerja sama dalam urusan umum melalui musyawarah dan tukar pandangan, juga saling menopang dalam keuangan, di atas prinsip kebebasan seutuhnya dan kesetaraan yang adil.
3. Sedangkan ayat kedua ditujukan kepada rasulullah setelah beliau mendirikan negara Islam di Madinah di bawah kepemimpinannya. Ayat ini memerintahkan beliau sebagai kepala negara yang tengah berkembang untuk menjadikan musyawarah yang dijadikan tema pembinaan individu masyarakat sebelum didirikannya negara sebagai fondasi yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat atau individu masyarakat, hingga sekalipun ia seorang Nabi yang diutus dan menerima wahyu dari langit.
Di dalam Al-Qur’an juga ada disebutkan syura yang membicarakan tentang kesepakatan ( musyawarah ) yang harus ditempuh suami-istri kalau mereka ingin menyapih anak sebelum dua tahun. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233:
          •                                                   •    •   •     
Artinya:
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menunjukkan bahwa suami istri harus memutuskan permasalahan anak ( termasuk masalah rumah tangga lainnya ) dengan cara-cara musyawarah. Jangan ada pemaksaan kehendak dari satu pihak atas pihak yang lainnya.

Landasan Syura dalam Sunnah

Sunnah Amaliyah

Banyak hadits yang menyuruh dan memperkuat pentingnya bermusyawarah, juga menjelaskan keutamaan-keutamaannya. Rasulullah SAW, bersabda: “ Minta bantuanlah dalam menyelesaikan permasalahan kalian melalui musyawarah.” “Tidak akan berhasil seorang yang hanya mengikuti pendapatnya sendiri dan tidak ada seorangpun yang akan hancur hanya karena bermusyawarah.”“ sebuah kaum yang bermusyawarah pasti akan mendapatkan petunjuk yang memberi jalan menyelesaikan permasalahannya.””
Rasulullah telah bermusyawarah dengan para sahabatnya pada waktu menghadapi perang Badar tentang penentuan tempat perang, dengan menawarkan idenya untuk menghadang kafilah Musyrikin Quraisy yang kembali dari Syam, ide tersebut diterima dan disepakati oleh para sahabat dengan kata-kata yang meyakinkan. Mereka berkata, “ Ya Rasulullah, sekiranya engkau mengajak kami berjalan menyeberangi lautan yang luas ini, tentu akan kami lakukannya dan sekali-kali tidaklah kami akan bersikap seperti kaum Musa yang berkata kepada Nabinya: “Pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang, sedangkan kami akan tetap tinggal disini.” Kami akan berkata kepadamu ya Rasulullah, “Pergilah dan kami akan menyertaimu, berada di depanmu, di sisi kanan kirimu berjuang dan bertempur bersamamu.””
Kitab sirah dan Sunnah Nabi menegaskan bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan syura sebagai salah satu dari perangainya, sehingga Abu Hurairah berkomentar, “Saya belum pernah menyaksikan seorangpun yang lebih banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya selain Rasulullah SAW.”
Sikap praktis paling penting Rasulullah SAW yang menunjukkan wajibnya syura dalam kerangka sistem pemerintahan dan pemilihan para pemimpin adalah, ketika beliau menjelang wafat. Sebagian sahabat mengharapkan beliau memberikan wasiat khilafah, dengan menunjukkan orang yang akan menggantikan kedudukan beliau. Banyak yang meyakini bahwa ketika tidak melakukan itu dimaksudkan agar menjadi lahan musyawarah ihwal persoalan kaum Muslimin, lalu mereka sendiri memilih dengan cara syura. Begitu juga ketika menjelang prang Uhud, ada dua kemungkinan yang dihadapi; bertahan dalam kota Madinah atau berperang diluar kota. Nabi mengadakan musyawarah dengan kaum Muslim untuk menentukan pilihan. Nabi sendiri berpendapat bahwa lebih baik bertahan dalam kota. Tetapi, rupanya mayoritas kaum muslim menghendaki berperang dengan musuh di luar kota.

Sunnah Qauliyah

Dalam Sunnah Qauliyah, terdapat banyak hadits yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dan mewajibkan musyawarah. Diantaranya adalah:
a. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia bertanya kepada Rasulullah SAW., “ Wahai Rasulullah, kalau sesudah engkau kami menghadapi masalah yang tidak dijelaskan Al-Qur’an, tidak juga pernah didengar dari Anda sesuatu pun tentangnya, kami harus bagaimana?” Beliau menjawab, “ Kumpulkanlah ahli ibadah dari umatku, lalu bermusyawarahlah di antara kalian. Janganlah kalian memutuskan berdasarkan pendapat seseorang.”
b. Rasulullah bersabda, “Tidak ada satu kaum pun yang bermusyawarah, kecuali memperoleh petunjuk ke arah urusan yang paling benar.”
c. Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa meninggalkan jamaah, dia mati dengan kematian jahiliah.”

_____________________________
Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan Islam ( Cet. III, Al-Izzah, Jakarta Timur, 2002 ) hlm. 268.
Wahid Ahmadi, Arwani Amin, Lc., Pemikiran Politik Kontemporer Al-Ikhwan Al-Muslimun; Studi Analitis, Observatif, dan Dokumentatif ( Cet.I, Era Intermedia, Solo 2003 ) Hlm. 79.
Bahrun Abu bakar, L.C., Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul; Surat Al-Kahfi s.d An-Nas ( Cet.IV, Jilid ke-2, Sinar Baru Algensindo, Bandung 2006 ) hlm. 770.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an ( Cet. IV, Jilid ke-12, Lentara Hati, Jakarta 2006 ) hlm. 511.
Ibid…hlm. 512.
Ibid.
Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Al-bayan; Tafsir Penjelas Al-Qur’anul Karim ( Jilid. I, Edisi ke-2, Cet. I, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang 2002 ) hlm. 162.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an ( Cet. VIII, Jilid ke-2, Lentara Hati, Jakarta 2007 ) hlm. 258.
M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Perbagai Persoalan Umat ( Cet. III, Mizan, Bandung 1996 ) hlm. 474.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishbah..Jilid ke-2. hlm. 258.
Nina M. Armando, dkk., Ensiklopedi Islam ( Jilid. VI, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta ) hlm. 330.
Dr. Muhammad iqbal, M. Ag., Fiqh Siyasah; Kontektualisasi Doktrin Politik Islam ( Cet. II, Gaya Media Pratama, Jakarta Selatan, 2007 ) hlm. 185.
Dr. M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam ( Cet.I, Gema Insani Press, jakarta 2001 ) hlm. 275.
Abdul Qadim Zallum, Sistem…hlm. 268.
H. Salim Bahreisy, H. Said Bahreisy., Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier ( Cet. III, PT. Bina Ilmu, Surabaya 2003 ) hlm. 237.
Dr. M. Dhiauddin Rais, Teori… hlm. 275.
Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam ( Cet. II, Mizan, Bandung, 1997 ) hlm. 96

Pancuri Suboh ( Pencuri diwaktu Shalat Subuh ) di Aceh

Sedikit kita membayangkan situasi pencuri pada masa-masa kegelapan dulu ( yang tidak ada alat komunikasi canggih dan listrik ), mereka bermain diwaktu masuknya waktu shalat subuh. Betapa tidak barang-barang yang dicuri itu berupa ayam, bebek, kayu, lembu, kerbau, kambing, dan barang-barang yang bermanfaat lainnya. Tidak ada mimpi untuk mencuri sepeda motor, sepeda, mobil, laptop, HandPhone dan alat-alat elektronik lainnya, karena memang pada saat itu belum ada benda-benda yang seperti itu.

lainnya hal dengan pencuri masa sekarang, karena canggihnya barang-barang yang dimiliki oleh orang-orang yang punya uang setidaknya, maka reaksi para pencuri itu tidak lagi kepada binatang ternak dan benda-benda yang sudah ketertinggalan zaman ( menurut mereka; karena tidak banyak menghasilkan uang kalau dijual ), akan tetapi mereka sekarang sudah fokus kepada barang-barang canggih yang dimiliki oleh khalayak umum sekarang. yang membuat kita heran adalah mereka selalu tetap bermain diwaktu subuh datang. karena mereka pikir waktu subuh itu adalah waktu yang sangat tepat untuk bereaksi, adakalanya sebagian orang melaksanakan shalat subuh, dan adakalanya juga sebagian orang lain menikmati nyenyaknya tidur di waktu subuh.

berbagai cara mereka tempuh untuk bisa mencuri barang-barang yang menurut mereka harganya mahal dan mudah untuk dicuri. salah satu contohnya cara yang mereka tempuh misalnya di Aceh yang lagi marak-marak pencurian dan perampokan yaitu dengan cara menggunakan senjata, apakah mereka mungkin kebanyakan nonton film action sehingga mengambil inisiatif seperti dalam film tersebut. bahkan membuat para polis gigit jari sebagiannya ( tidak bisa berkotek ). saking herannya mereka tega mencuri sepeda motor salah satu jamaah shalat subuh di Mesjid, hal ini akan sangat berdampak negatif bagi para jemaah lainnya.

saya yakin suatu saat nanti di Aceh bakal terjadi pencurian besar-besaran dan meresahkan masyarakat. misalnya ditempat umum mencuri dengan menggunakan senjata, sehingga khalayak ramai tidak bisa berbuat apa-apa. berkaitan dengan perampokan di beberapa SPBU di Aceh.

Timbul berbagai macam pertanyaan, ” siapakah dibalik perampokan dan pencurian di Aceh ? bagaimana peran pihak kepolisian dalam menanggapi dan memecahkan kasus tersebut? bagaimana peran masyarakat dalam mencegah terjadinya perampokan di Aceh?

saya secara pribadi yakin sangat, ada orang-orang tertentu yang mendukung perampokan itu.

akankah terpecahkan persoalan tersebut di Aceh.