HUKUM, SYARAT-SYARAT, DAN KRITERIA PEMIMPIN DALAM ISLAM

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai makluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntutnya untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam proses interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri.
Untuk dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal yang serupa itu dan agar kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, damai, dan teratur, maka perlu dipilih seorang pemimpin yang akan memandu rakyat menggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai mafsadat ( kerusakan ).
Mengangkat Pemimpin Negara yang akan mengelola negara, memimpin, dan mengurus segala permasalahan rakyatnya, menurut Ibn Abi Rabi’, adalah tidak mungkin suatu negara berdiri tanpa penguasa yang akan melindungi warga-warganya dari gangguan dan bahaya, baik yang timbul di antara mereka sendiri ataupun yang datang dari luar.
Kesadaran betapa perlunya kehadiran seorang pemimpin secara kontinu inilah, agaknya yang menyebabkan mengapa beberapa orang sahabat senior dari kalangan Anshar, utamanya Basyir Ibn Sa’ad dan Asid Ibn Khudair ditambah Umar dan Abu Bakar dari kalangan Muhajirin yang berkumpul di Tsaqifah Bani Sa’idah pada hari kedua setelah Nabi Wafat, lebih mendahulukan pengakatan Khalifah ( pengganti Nabi ketimbang mengurus upacara pemakaman beliau.

B. PEMBAHASAN

1. HUKUM MEMILIH PEMIMPIN DALAM ISLAM

Menurut pendapat yang populer, segala gejala perbuatan manusia, baik yang menyangkut urusan pribadi, urusan umum atau publik, masalah-masalah ibadah khusus, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, maupun untuk urusan-urusan keduniaan ( mua’amalah bayn al-nas ), termasuk masalah politik, dapat diukur dengan lima kategori hukum, yang lazim disebut al-ahkam al-khamsah, yakni:1. Wajib; 2. Sunnah; 3. Haram; 4. Makruh; 5. Mubah.
Dari kelima katagori hukum tersebut, mengangkat pemimpin itu berada pada tingkat yang mana? Wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah?
Kalangan ulama terjadi variasi pendapat sebagai berikut. Menurut ulama Sunni, Syiah, Murji’ah, mayoritas pengikut Mu’tazillah dan Khawarij, kecuali sekte Najdat, mengangkat kepala negara itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya.
Sedangkan menurut golongan Najdat, salah satu sekte Khawarij, utamanya Fathiyah Ibn Amir al-hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa karena meninggalkannya, dan tidak pula mendapat pahala bila melakukannya. Sebab tidak satu pun argumentasi naqliyah yang memerintahkan atau melarangnya.
Menurut kaum Sunni, mengangkat kepala negara itu merupakan kewajiban berdasarkan syari’at atau agama. Untuk melegetimasi pandangan tersebut, kaum Sunni mengemukakan tiga argumentasi sebagai berikut :

Pertama, Allah swt berfirman dalam surah An-Nisaa’ ayat 59, yaitu:
          
           
        
“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Kedua, Rasulullah saw bersabda:
“ Tidak boleh tiga orang berada di suatu tempat di muka bumi ini, kecuali ( bila ) mereka memilih salah seorang di antaranya sebagai pemimpinnya.” ( H.R. Ahmad)

Ketiga, ijma’ sahabat dan tabi’in. dalil ketiga ini diduga disepakati pada saat Abu Bakar berpidato di masjid bertepatan dengan pelantikannya oleh seluruh umat Islam guna mempertegas pembaiatannya yang telah dilakukan oleh para sahabat senior di saqifah Bani Saidah.
Dari jawaban ini dianggap telah terjadi kosensus mengenai kewajiban mengangkat pemimpin negara. Pandangan senada ini antara lain didukung oleh Ibn Khaldun yang menyatakan, “ mengangkat pemimpin ( kepala negara ) itu merupakan kewajiban berdasarkan syari’at karena telah ada ijma’ sahabat dan tabi’in mengenai hal itu. ” hal ini dapat dijadikan dalil bahwa mengangkat pemimpin ( kepala negara ) itu wajib hukumnya.
Berdasarkan Surah An-Nisaa’ ayat 59, Hadist riwayat Imam Ahmad, dan ijma’ sahabat tersebut di atas, kaum Sunni sepakat bahwa mengangkat kepala negara itu wajib hukumnya. Kewajiban tersebut, menurut al-Rasyis, bukan kewajiban individual ( wajib aini ), tetapi kewajiban kolektif ( wajib Kifa’i/ fardu kifayah ). Karena itu, seluruh umat Islam berdosa bila tidak melakukannya, namun bila ada yang mewakilinya, umat Islam yang lain terlepas dari dosa akibat meninggalkannya. Pendapat senada dianut pula oleh al-Mawardi dan al-Ghazali.
Kaum Syi’ah pun mempunyai pandangan yang sama dengan kaum Sunni, yakni mengangkat kepala negara itu merupakan kewajiban berdasarkan syari’at. Hanya saja, dalam hal ini kaum Syiah memiliki pendapat yang sangat berbeda dengan kaum Sunni, yakni yang wajib mengangkatnya adalah Allah, bukan umat atau rakyat.
Argumentasinya, masalah pengangkatan Imam itu bukanlah masalah Ijtihadiah yang dapat diserahkan kepada kreatifitas akal manusia. Akan tetapi, ia merupakan rukun agama. Karena itu, hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang dapat menunjuk Imam, bukan rakyat. Imam adalah wakil Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh ada yang menunjuknya, kecuali Allah dan Rasul-Nya.
Sedangkan kaum Mu’tazillah, pada umumnya berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin itu merupakan kebutuhan manusia yang cenderung hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial tidak mungkin manusia hidup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan itu amat dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertikaian, konflik, penindasan, pertumpahan darah, atau pembunuhan. Bahkan, dapat pula menyulutkan dan mengobarkan api peperangan yang akan menelan banyak korban, baik materi ataupun yang lainnya yang akan merusak segala sendiri kehidupan.
Pada saat seperti itulah, naluri manusia mendambakan orang-orang tertentu yang akan menjadi ‘ juru selamat ’ dan melindungi mereka dari kemungkinan-kemungkinan serupa itu. Secara akli atau berdasarkan rasio sudah dapat dipastikan kemestian adanya seorang pemimpin. Karena itu, kendatipun wahyu tidak turun menyangkut eksistensi seorang pemimpin, maka berdasarkan rasio atau akalnya manusia sudah pasti dapat menentukan sikapnya sendiri bertalian dengan eksistensi seorang pemimpin.

2. SYARAT-SYARAT PEMIMPIN DALAM ISLAM
Ada beberapa syarat pemimpin dalam Islam , yaitu:
Pertama, harus beragama Islam. Syarat ini ditemukan dalam firman Allah dalam surah An-Nisaa’ ayat 59, disimpulkan dari kata minkum ( di antara kamu ), yang oleh para pendukung syarat ini selalu ditafsirkan menjadi minkum ayyuhalmuslimun, yang berarti dari kalanganmu sendiri, wahai orang-orang yang muslim.
Syarat harus beragama Islam ini sangat penting dipenuhi pemimpin negara Islam mengingat salah satu tugas utamanya adalah menerapkan syari’at Islam. Adalah suatu hal yang tidak logis bila tugas yang sangat penting ini diserahkan kepada komunitas non-muslim. Bila sampai jabatan pemimpin negara itu dipangku seorang non-muslim, menurut Muhammad Dhiya al-Din al-Rais, sudah pasti penegakan syari’at Islam akan sulit terealisasi dan kepentingan-kepentingan umat Islam pun akan sulit diperjuangkan.
Kedua, harus seorang laki-laki. Firman Allah dalam surah An-Nisaa’ ayat 34, yaitu;
    …
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita…”

Senada dengan ayat tersebut, Rasulullah bersabda;
“ Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpinnya. ” ( H.R. Bukhari )

Ketiga, harus sudah dewasa. Firman Allah dalam surah An-Nisaa’ ayat 5, yaitu;
        

“ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan…”

Ayat di atas memberikan alasan kepada wali yatim agar menyerahkan harta anak yatim yang berada di bawah kemampuannya untuk dikelolanya sendiri sebelum ia dewasa. Sebab sudah pasti anak yatim tersebut tidak akan mampu mengelola sendiri harta kekayaan itu. Bila menyangkut urusan dirinya sendiri saja seorang yang belum dewasa masih harus dibantu oleh walinya, maka wajar saja bila ia tidak boleh menjadi pemimpin negara yang akan mengurus kepentingan orang lain.
Umat Islam diberi kebebasan untuk menetapkan sendiri batas minimal usia yang paling tepat bagi calon pemimpin negaranya.

Keempat, harus adil. Firman Allah dalam surah Shad ayat 26, yaitu;
        •• 
       …
“Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah…”

Pemimpin negara yang adil adalah pemimpin yang memiliki integritas moral yang tinggi. Ciri-cirinya, menurut al-Jurjani, ia selalu menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan juga tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, selalu memiliki kebenaran, dan menghindari perbuatan-perbuatan hina.
Al-Mawardi juga mengatakan bahwa pemimpin yang adil adalah pemimpin yang selalu berkata benar, jujur, bersih dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi perbuatan dosa, tidak peragu, mampu mengontrol emosinya di waktu senang dan disaat marah, dan selalu menonjolkan sikap ksatria baik dalam soal agama maupun dunia.
Kelima, harus pandai menjaga amanah dan profesional, firman Allah dalam surah Yusuf ayat 55, yaitu;
         
“Berkata Yusuf: “Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

Sejalan dengan ayat diatas, Rasulullah bersabda:
“ Apabila suatu urusan dipercayakan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu kehancurannya. ” ( HR. Bukhari ).

Pemimpin negara yang pandai menjaga amanah adalah Pemimpin yang bertanggung jawab dan selalu berusaha dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menunaikan dengan baik semua tugas dan kewajiban yang diembankan kepadanya. Sedangkan Pemimpin yang profesional adalah Pemimpin yang betul-betul memiliki keahlian, kecakapan, dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.
Keenam, harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya dan berilmu atau memiliki wawasan yang luas. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah;
  •        
“Sesungguhnya Allah Telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.”

Rasulullah juga bersabda:
“ Dari Abu Dzar berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta saya memegang sebuah jabatan?; Abu Dzar berkata lagi, lalu Rasulullah menepuk punggung saya dengan tangannya seraya berkata; Wahai Abu Dzar,sesungguhnya kamu seorang yang lemah. Padahal, jabatan itu sesungguhnya adalah amanat ( yang berat untuk ditunaikan )” ( HR. Muslim ).

Syarat kekuatan atau kesehatan fisik itu, antara lain dapat mengakomodasikan pengertian bahwa seorang calon kepala negara harus lengkap anggota tubuhnya atau tidak cacat fisik, seperti tidak buntung tangannya atau kakinya, tidak buta, tuli, bisu, lumpuh, dan gangguan kesehatan lainnya yang bisa menjadi kendala baginya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai kepala negara.

Ketujuh, harus seorang warga negara Islam yang berdomisili dalam wilayah negara Islam. Firman Allah:
             
“dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang Telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat tersebut diatas, kepala negara Islam tidak cukup hanya beragama Islam, tetapi lebih dari itu ia haruslah seorang warga negara Islam.
Kaum muslim tidak bisa memiliki hak dan kewajiban yang sama, kecuali bila mereka sama-sama menjadi warga negara Islam. Karena itu, tidak ada persamaan hak antara kaum muslim yang menjadi warga negara Islam dengan yang menjadi warga negara non-Islam. Kaum muslim yang menjadi warga negara non-Islam, yang kebetulan mendapat kesulitan dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya punya hak untuk memperoleh perlindungan dari penguasa negara Islam sebatas tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Akan tetapi kaum muslim yang menjadi warga negara non-Islam, sekalipun tinggal di sebuah negara Islam sama sekali tidak bisa memperoleh hak-hak politik di negara Islam, terutama hak untuk menjadi kepala negara.
Kedelapan, harus cinta kebenaran. Pemimpin negara yang cinta kebenaran adalah pemimpin yang benar dalam segala urusannya dan selalu memerintahkan para pembantunya, keluarga, dan rakyatnya untuk selalu benar dalam perkataan, perbuatan, niat, dan cara berfikirnya.
Kesembilan, harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi dan program-programnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan.
Kesepuluh, harus cerdas dan memiliki ingatan yang baik, sehingga ia bukan hanya ingat, tetapi juga terikat dengan berbagai ajaran dan aturan yang pernah disosialisasikannya kepada publik.
Kesebelas, harus keturunan Quraisy, suku asal Nabi Muhammad SAW. Syarat ini tidak ditemukan adalam Qur’an, tapi hanya didapati dalam beberapa hadist. Salah satunya adalah Rasulullah bersabda;
“ para imam ( kepala negara ) itu ( harus ) dari keturunan ( suku ) Quraisy… ” ( HR. Ahmad ).

Sehubungan dengan ini, Ibn Khaldun menyatakan sebagai berikut;
“ syarat keturunan Quraisy ini adalah syarat yang bersifat tentatif ( yang dimajukan ) sesuai dnegan tuntutan kemaslahatan yang ada pada saat itu. ( syarat ini dikemukakan mengingat pada masa lalu hanya ) suku Quraisylah yang memiliki solidaritas kelompok ( yang paling ) kuat ( serta ) berwibawa di antara suku-suku Arab yang lainnya, sehingga ( merekalah ) yang paling dipercaya untuk memangku jabatan Khalifah. Akan tetapi ketika suku Quraisy sudah lemah, solidaritas kelompoknya pun sudah rapuh, dan tidak mampu lagi mengemban ( amanah ) kekhalifahan, serta dominasinya pun berhasil dipatahkan oleh suku-suku non-Quraisy, lantaran terbuai dengan kemewahan dan kesenangan yang berhasil mereka gapai, maka ( pada saat seperti itu ) sudah tidak ada maslahatnya lagi mempertahankan syarat ( keturunan ( Quraisy ).

3. KRITERIA PEMIMPIN DALAM ISLAM

a. Adil dengan syarat-syaratnya yang Universal.
b. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
Dan dengan ilmu pengetahuannya tersebut dapat mengetahui apakah produk-produk undang-undnag yang dilahirkan para mujtahid di zamannya sesuai atau tidak dengan syari’at dan peraturan-peraturan lainnya.
c. Sehat inderawi ( telinga, mata, dan mulut ) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
d. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalaginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
e. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
f. Berani dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh.
g. Nasab, yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma’ ulama.

2 thoughts on “HUKUM, SYARAT-SYARAT, DAN KRITERIA PEMIMPIN DALAM ISLAM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s