FIQH DUSTURY

A. Pemilik Kedaulatan

Kedaulatan ditangan Syara’. Kedaulatan ini memiliki fakta yaitu berasal dari kata as-siyadah atau kedaulatan. Kata as-siyadah tersebut memiliki bukti, bahwa kedaulatan tersebut adalah di tangan syara’ dan bukan di tangan umat. Tentang fakta tersebut bisa dibuktikan, bahwa kata as-siyadah, yang bermakna kedaulatan itu sebenarnya adalah istilah Barat. Sedangkan yang dimaksud kedaulatan kata as-siyadah tersebut adalah yang menangani ( mumaris ) dan menjalankan ( musayyir ) suatu kehendak atau aspirasi ( iradah ) tertentu. Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 40, yaitu ;
         •  
                 
   ••   
Artinya :
“ Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali Hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. dia Telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah syara’ bukan individu itu sendiri, dengan sesukanya. Melainkan aspirasi individu itu ditangani dan dikendalikan berdasarkan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisaa’ ayat 65:
             
     
Artinya:
“ Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”

Firman Allah juga dalam surat An-Nisaa’ ayat 59:
             
             
  
Artinya:
“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Pengertian (    ) adalah “ kembali kepada syara’ ”. Oleh karena itu yang berkuasa ditengah-tengah umat dan individu serta yang menangani dan mengendalikan aspirasi umat dan individu itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah saw sehingga umat dan individu itu harus tunduk kepada syara’. Karena itu kedaulatan ditangan syara’.

B. Batasan Kepatuhan Rakyat terhadap Pemimpin

                              

Artinya :
“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ukuran ta’at kepada pemimpin digambarkan dalam sebuah hadis berikut:
مَنْ اَطَاعَنِى فَقَدْ اَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْعَصَى الله وَمَنْ يُطِعِ اْلأَمِيْرَ فَقَدْ
اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَعْصِ اْلأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ….. ”
Artinya: Barangsiapa yang menta’atiku berarti ia menta’ati Allah dan barangsiapa yang mendurhakaiku maka ia mendurhaka kepada Allah, dan barangsiapa yang menta’ati pemimpin, maka berarti ia menta’atiku, dan barangsiapa yang mendurhakai pemimpin maka ia mendurhakaiku
Rasulullah SAW dalam beberapa hadis menetapkan bagaimana caranya kita menta’ati dan menghormati pemimpin dan sejauh mana kita dapat melawannya. Dalam satu hadis riwayat muslim beliau bersabda:
خِيَارُأَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعِنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ. قَالَ قُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللهِ، أَفَلاَنُنَابِذُهُمْ؟ قَالَ: لاَ، مَاأَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ.
Artinya:
“ pemimpin-pemimpinmu yang paling baik adalah orang yang engkau sayangi atau kasihi dan ia menyayangimu (mengasihimu) dan yang engkau do’akan dengan keselamatan dan merekapun mendo’akanmu dengan keselamatan. Dan pemimpin-pemimpinmu yang paling jahat (buruk) ialah orang yang engkau benci dan ia membencimu dan yang engkau laknati serta mereka melaknatimu. Lalu kami (para sahabat) bertaya kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah! Apakah tidak kami pecat saja mereka? Rasulullah menjawab: jangan ! selagi mereka masih mendirikan salat bersama kamu sekalian.”
Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda:
مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْراً مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً
Artinya:
“ Siapa saja yang membenci atau tidak menyukai sesuatu dari tindakan penguasa (pemimpin) maka hendaklah ia bersabar. Sesungguhnya orang yang meninggalkan (belot) dari kepemimpinan (jama’ah) walaupun hanya sejengkal maka matinya tergolong dalam mati orang jahiliyah.”
Dua hadis di atas menunjukkan bahwa pemipin itu harus orang yang baik dan menyayangi rakyat serta rakyat menyayanginya. Kalau ada prihal yang tidak disukai oleh rakyat pada pemimpinnya maka rakyat tidak diizinkan untuk memecatnya selagi sang pemimpin masih melaksanakan salat bersama rakyatnya. Makna yang terkandung di sini adalah kalau pemimpin itu tidak lagi atau tidak pernah salat maka ia mengandung makna boleh rakyat memecatnya.
Keta’atan kepada pemimpin mengikut ayat Al-Qur’an dan Hadis nabi di atas merupakan suatu keharusan, asalkan pemimpin itu masih berada pada jalan yang benar, adil dan bijaksana. Kalau pemimpin sudah berada di jalan sesat khususnya berkenaan dengan persoalan ‘aqidah, syari’ah dan akhlak, maka ketaatan dari rakyat untuknya tidak dapat dipertahankan walaupun sulit bagi rakyat untuk memecatnya. Hadis Rasulullah SAW di atas melarang kita untuk memecat pemimpin yang kita benci selagi sipemimpin itu masih melaksanakan salat bersama kita. Kalau pemimpin sudah dhalim terhadap rakyat dan negaranya, maka ia harus diganti dengan pemimpin yang baik.

C. Lembaga-lembaga Pemerintahan dan wilayah kerjanya masing-masing ( Legislatif, yudikatif, eksekutif ) dan keterkaitan antara sesamanya

Secara tegas al-Qur’an menggunakan ungakapan ulu al-amr untuk konsep pemegang dan pengendali kekuasaan politik. Pemerintah sebagai salah satu struktur dasar sistem politik merupakan lembaga yang melenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut “Amir”. Sejalan dengan tugas yang diemban, amir menggunakan kekuasaan politik yang dimilikinya berdasarkan prinsip pemusatan kekuasaan dan pertanggungjawaban dalam dirinya dan prinsip delegasi kekuasaan. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan pemerintahan kekuasaan, amir adalah kepala pemerintahan. Ia memegang kekuasaan politik dan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan kekuasaan tersebut. Meskipun begitu ia tidak dapat bertindak sendiri tanpa bermusyawarah dengan lembaga-lembaga yang terkait.
Adanya lembaga-lembaga pemerintahan itu bukan saja karena kewajiban bermusyawarah, tetapi juga karena secara individual amir tidak akan mampu menangani urusan-urusan pemerintahan. Untuk itu ia memerlukan pembantu-pembantu dan secara bersama mereka merupakan sebuah badan penyelenggara tugas-tugas pemerintahan.
Sesuai dengan fungsi-fungsi yang diselenggarakan, lembaga-lembaga tersebut terdiri atas:
1. Lembaga Legislatif ( majelis taqnin ), yaitu mempunyai dan menjalankan kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan berkenaan dengan masalah-masalah bukan akidah dan ritual dan yang tidak diatur secara tegas oleh Qur’an dan hadist, juga berkenaan dengan pelaksanaan hukum Allah.
2. Lembaga eksekutif ( majelis tanfiz ), yaitu mempunyai dan menjalankan kekuasaan untuk menerapkan hukum Allah dan hukum perundang-undangan.
3. Lembaga yudikatif ( majelis qadha’i ) mempunyai dan menjalankan kekuasaan untuk membela hukum-hukum positif dari setiap serangan dan pelanggaran.

D. Tujuan Negara

Firman Allah dalam surah al-Hajj ayat 41, yaitu:
  ••      • 
         

“ (yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

Menurut Al-Baqillani, tujuan Negara adalah:
1. Melaksanakan Undang-undang dan peraturan;
2. Melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum;
3. Mengaturr militer;
4. Mengelola pajak;
5. Mengurus lembaga perkawinan.

E. Proses Pembentukan Negara: Pemimpin, Ahlul Halli Wal ‘aqdi dan Hakim
1. Pemimpin ( Khalifah )
Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum syara’. Khalifah hanyalah orang yang diangkat oleh kaum Muslimin. Karena itu, faktanya khalifah merupakan wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum syara’. Oleh karena itu, tidak seorang khalifahpun kecuali setelah ia dibaiat oleh umat. Maka, baiat yang dilakukan oleh umat kepada khalifah dengan kekhalifahannya itu telah menjadikan seorang khalifah sebagai wakil umat. Orang yang memimpin urusan kaum muslimin tidak bisa disebut khalifah, kecuali setelah ia dibaiat oleh ahlul halli wal aqdi yang ada pada umat dengan baiat in’iqad ( baiat pengangkatan ) secara syar’i, dengan ridha dan kebebasan memilih serta memenuhi syarat-syarat pengangkatan untuk menduduki kekhalifahan.

Syarat-syarat Pemimpin ( Khalifah )

– Muslim. Karena itu, khilafah secara mutlak tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Dan hukum menta’ati orang kafir itu tidak wajib. Allah swt berfirman dalam surat An-Nisaa’ ayat 141:
       
Artinya :
“dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”
Selama Allah mengharamkan orang-orang kafir untuk memiliki jalan agar bisa menguasai kaum muslimin, maka hukumnya haram bagi kaum muslimin untuk menjadikan orang kafir menjadi penguasa mereka.
– Laki-laki, maka wanita tidak bisa menjadi pemimpin. Abi Bakrah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:
“ tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan kekuasaan ( pemerintahan ) mereka kepada seorang wanita.”
– Baliqh, tidak boleh anak-anak diangkat menjadi khalifah. Berdasarkan riwayat dari Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib ra bahwa Rasulullah saw bersabda:
“ telah diangkat pena ( tidak dibebankan hukum ) atas tiga orang; anak kecil hingga sampai mencapai akil baliqh, orang yang tidur hingga bangun, dan orang gila sampai akalnya kembali.”
– Berakal, tidak sah orang gila menjadi pemimpin berdasarkan sabda Rasulullah saw:
“ Telah diangkat pena ( tidak dibebankan hukum ) atas tiga orang.” Tugas seorang khalifah mengatur urusan pemerintahan dan melaksanakan perintah-perintah syara’. Maka tidak sah kalau khalifah itu adalah orang gila.
– Adil, yaitu orang yang konsisten dalam menjalankan agamanya ( bertaqwa dan menjaga muru’ah). Jadi tidak sah orang fasik diangkat menjadi seorang pemimpin. Adil adalah syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak diangkat menjadi khalifah.
– Merdeka, seorang hamba sahaya tidak sah menjadi khalifah, karena dia adalah milik tuannya sehingga dia tidak memiliki wewenang untuk mengatur, bahkan terhadap dirinya sendiri.
– Mampu melaksanakan amanat pemimpin ( khalifah ). Sebab hal ini termasuk syarat yang dituntut oleh baiat.

2. Ahlul Halli Wal ‘aqdi
Dari peristiwa pengangkatan Abu Bakar jadi khalifah, dapat disimpulkan bahwa :
– Khalifah dipilih dengan cara musyawarah di antara para tokoh dan wakil umat.
– Yang mengangkat itu para wakil umat dan tokoh-tokoh umat.
– Di dalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari alternatif yang terbaik di dalam menentukan siapakah calon khalifah yang paling memenuhi persyaratan.
– Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan dengan tidak menggunakan voting.
Ada beberapa hal yang menyangkut tentang Ahlul Halli wal ‘Aqdi, yaitu:
– Ahlul Halli wal ‘Aqdi adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai’at Pemimpin.
– Ahlul Halli wal ‘Aqdi mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
– Ahlul Halli wal ‘Aqdi mempunyai wewenang membuat Undang-undang yang mengikat seluruh Umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh A-Qur’an dan Sunnah.
– Ahlul Halli wal ‘Aqdi adalah tempat konsultasi pemimpin dalam menentukan kebijakannya.

3. Hakim ( Qadhi )
Qadha’ ( lembaga peradilan ) adalah lembaga yang tertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang sifatnya mengikat. Lembaga ini menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota masyarakat atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat pemerintahan, baik khalifah, pejabat pemerintahan atau pegawai negeri yang lain.
Dalil disyari’atkannya lembaga peradilan itu adalah Al-Qur’an dan Sunnah. Allah berfirman dala surat Al-Maidah ayat 49:
      …
Artinya:
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.”

Rasulullah juga pernah mengangkat para qadhi. Beliau pernah mengangkat ‘Ali bin Abi Thalib untuk menjadi qadhi di Yaman, dan menasehatinya, berupa penjelasan terhadap cara memutuskan suatu perkara dengan bersabda:
“ Apabila dua orang yang berselisih datang menghadap kepadamu, jangan segera kau putusi salah satu diantara mereka sebelum engkau mendengarkan pengakuan dari pihak lain. Sehingga engkau akan tahu bagaimana engkau harus memberi keputusan.” ( HR. At-Tirmidzi dan Ahmad ).
Orang yang menjadi qadhi disyaratkan harus 1.) Muslim, 2.) merdeka, 3) baliqh, 4) berakal, 5) adil, 6) ahli fikih, yang bisa mengetahui hukum berserta aplikasinya terhadap fakta hukum tersebut. Khusus qadhi madzalim ada syarat tambahan, disamping syarat tersebut yaitu harus 7) laki-laki, 8) mujtahid, sebagaimana kepala qadhi.
Qadhi, qadhi hisbah, qadhi madzalim itu boleh diangkat dengan wewenang secara umum untuk memutuskan semua perkara, untuk seluruh kasus di seluruh negeri. Namun, boleh juga diangkat dengan wewenang secara khusus, di tempat serta untuk kasus-kasus tertentu saja sebagai aplikasi dari perbuatan Rasulullah saw. Karena beliau mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai qadhi di Yaman. Mu’adz bin Jabal diangkat di salah satu bagian dari negeri Yaman. Sedangkan Amru bin al-‘Ash diangkat untuk menangani satu perkara tertentu.

F. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Penegak/ Aparatur Negara
Seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang kuat. Wajar saja, Rasulullah saw. menolak permintaan Abu Dzarr agar dirinya diberi kekuasaan oleh Rasulullah saw. Penolakan beliau atas permintaan Abu Dzarr tidak berarti beliau meremehkan kemampuan Abu Dzar dalam masalah hukum dan pemerintahan, tetapi lebih karena kelemahan jiwanya dalam memimpin rakyat.(HRMuslim).
Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah kekuatan pola pikir (‘aqliyyah) dan pola jiwa (nafsiyyah). Seorang pemimpin mesti memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir yang tinggi. Sebab, ia tidak akan mungkin bisa memutuskan perkara-perkara yang pelik, sedangkan ia tidak memiliki kemampuan akal yang cukup. Di samping harus memiliki kekuatan akal, seorang pemimpin juga harus memiliki kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa ini akan membentengi dirinya dari kecenderungan-kecenderungan untuk membangkang aturan, bertindak menyeleweng, atau menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri.
Sifat yang kedua adalah ketakwaan. Ketakwaan merupakan unsur utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sifat inilah yang bisa membentengi dan menjaga seorang pemimpin dari tindakan yang diharamkan Allah Swt . Untuk itu, Rasulullah saw. senantiasa menekankan sifat ini kepada para wakilnya. Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa tatkala Rasulullah saw. melantik seorang amir pasukan atau ekspedisi perang, beliau berpesan kepada mereka, terutama pesan untuk selalu bertakwa kepada Allah dan bersikap baik kepada kaum muslim yang bersamanya. (HR Muslim dan Ahmad).
Sifat yang ketiga adalah lemah lembut tatkala bergaul dengan rakyatnya. Sifat ini juga sangat ditekankan oleh Rasulullah saw. Dengan sifat ini, pemimpin akan semakin dicintai dan tidak ditakuti oleh rakyatnya. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, bahwa Aisyah r.a. berkata (yang artinya), “Saya mendengar Rasulullah saw. pernah berdoa di rumah ini (yang artinya), ‘Ya Allah, siapa saja yang diserahi kekuasaan untuk mengurusi urusan umatku, kemudian ia memberatkannya, maka beratkanlah dirinya; siapa saja yang diserahi kekuasaan untuk mengurus urusan umatku, kemudian ia berlaku lemah lembut, maka bersikap lembutlah kepada dirinya.’” (HR Muslim).
Selain itu, seorang pemimpin mesti berlaku lemah-lembut dan memperhatikan dengan seksama kesedihan, kemiskinan, dan keluh-kesah masyarakat. Ia memerankan dirinya sebagai pelindung dan penjaga umat yang terpercaya. Ia tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk menghisap dan menzalimi rakyatnya. Ia tidak pernah memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri, atau menggelimangkan dirinya dalam lautan harta, wanita, dan ketamakan. Ia tidak pernah berpikir untuk menyerahkan umat dan harta kekayaan mereka ke tangan-tangan musuh. Ia juga selalu mencamkan sabda Rasulullah saw. (yang artinya), “Siapa saja yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengurusi urusan umat Islam, kemudian ia tidak memperhatikan kepentingan, kedukaan, dan kemiskinan mereka, maka Allah tidak akan memperhatikan kepentingan, kedukaan, dan kemiskinannya pada Hari Kiamat.” (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).
Untuk itu, seorang pemimpin mesti memperhatikan urusan umat dan bergaul bersama mereka dengan cara yang baik. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kecakapan dalam hal pemerintahan dan administasi, tetapi ia juga harus memiliki jiwa kepemimpinan yang menjadikan dirinya ditaati dan dicintai oleh rakyatnya.
Seorang pemimpin juga harus memiliki kesiapan fisik yang memadai. Seorang pemimpin tidak boleh sakit-sakitan yang menjadikan dirinya tidak mampu mengurusi urusan rakyat dengan maksimal. Untuk itu, ia harus selalu menjaga kondisi fisiknya sebaik mungkin.

G. Dasar-dasar Kewarganeraan
Rakyat terdiri dari muslim dan non-muslim, yang non-muslim ini ada yang disebut kafir dzimmi dan ada pula yang disebut musta’min. Pada dasarnya kewargaan negara Islam pertama-tama berdasarkan agama Islam. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua orang Islam secara otomatis menjadi warga negara atau orang bukan muslim tidak menjadi warga negara. Seorang muslim tidak menjadi warga negara Islam jika ia berada dalam wilayah yuridiksi sistem politik lainnya dan tidak bersahabat dengan sistem politik Islam. Sebaliknya seorang non-muslim dapat menjadi warga, jika ia setia dan tunduk kepada kekuasaan politik yang ada. Hal ini terlihat dalam Piagam Madinah yang menggolongkan warga kota tidak hanya berdasarkan agama, tapi juga berdasarkan faktor kesukuan dan kekerabatan baik dari kalangan umat Islam maupun dari kalangan non-muslim.
Kafir dzimmi adalah warga non-muslim yang menetap selamanya, serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Sedangkan musta’min adalah orang asing yang menetap untuk sementara, dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Kafir dzimmi memiliki hak-hak kemanusiaan, hak sipil, dan hak-hak politik. Sedangkan musta’min tidak memiliki hak-hak politik karena mereka itu orang asing. Persamaannya, kedua-duanya adalah non-muslim.

H. Hak-hak dasar yang dimiliki oleh Warga Negara
Hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga Negara menurut Abu A’la Al-Maududi adalah:
1. Perlindungan terhadap Hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.
Sedangkan Abdul kadir Audah menyebutkan dua hak dasar, yaitu:
1. Hak persamaan
2. Hak kebebasan berfikir, beraqidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki.

I. Kewajiban Negara atas Rakyatnya

Ada sepuluh kewajiban yang harus dilakukan seorang Pemimpin/ Negara:
1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang establish, dan ijma’ generasi salaf.
2. Menerapkan hukum kepada kedua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan di antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan berpergian ke tempat mana pun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
4. Menegakkan supremasi hukum ( hudud ) untuk melindungi larangan-larangan Allah Ta’ala dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hambaNya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang Muslim, atau orang yang berdamai dengan orang Muslim.
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimin ( Ahlul Dzimmah ), agar hak Allah Ta’ala terealisir yaitu kemenanganNya atas seluruh agama.
7. Mengambil Fa’i ( harta yang didapat kaum Muslimin tanpa pertempuran ) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan Syari’at secara tektual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.
8. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal ( kas negara ) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
9. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang- orang yang jujur untuk mengurusi masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
10. Terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang mempimpin ummat dan melindungi agama. Tugas-tugas tersebut, tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk istirahat atau ibadah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s